Nusanews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya menurunkan angka kemiskinan yang pada bulan Maret 2016 bertambah 0,14 persen menjuadi 3,75 persen atau 384.300 orang dibandingkan September tahun lalu yang mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta sebesar Rp 10,1 juta jiwa.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di DKI Jakarta, Pemprov DKI harus berhati-hati dalam mengambil suatu kebijakan. Alasan Pemprov DKI tidak ingin menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat membentuk warga Jakarta menjadi pengemis-pengemis baru.
Akibatnya, bukan malah menurunkan angka kemiskinan, malah menambah jumlah penduduk miskin di Ibu Kota.
"Jangan justru kebijakan kita membentuk dan membangun masyarakat kita sebagai pengemis-pengemis baru karena kebijakan serba instan," kata Djarot di Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Menurutnya, sebelum menghasilkan suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan, semua pihak harus menyamakan persepsi mengenai kemiskinan dan merubah persepsi untuk menanggulangi kemiskinan. Karena seringkali, persepsi mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan keliru.
"Kemiskinan itu sengaja dibuat, karena apa? Karena sistem sosial, karena kebijakan kita, maka kita harus merubah persepsi bahwa orang miskin itu jangan 'dikasihani saja' hanya dengan strategi charity, pemberian instan itu. Tidak seperti itu," ujarnya.
Orang miskin itu, lanjutnya, harus dianggap sebagai subjek yang berdaya yang produktif. Sehingga, harus diberi kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya secara maksimal.
Dalam bentuk memberikan bantuan usaha untuk bisa menjalankan usahanya sendiri. Sikap mau berusaha dengan kemampuan sendiri harus dibentuk sejak kecil. Sehingga, saat diberikan peluang untuk maju, mereka dapat bekerja keras untuk memperbaiki ekonominya, bukan hanya menadahkan tangan menerima bantuan.
"Makanya saya bilang, kebijakan penanggulangan kemiskinan itu, kita lakukan sejak anak dalam kandungan sampai dia lahir, gizinya baik, pendidikannya baik supaya dia bisa produktif. Nah rapat koordinasi ini kita menyamakan persepsi betul untuk nanti mengkoordinasikan kegiatan kita supaya tepat sasaran," jelasnya.
Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan Pemprov DKI sudah dilakukan sejak anak lahir, yakni pemberian imunisasi dan vitamin gratis di Puskesmas atau Posyandu serta akte kelahiran gratis. Lalu ada BPJS Kesehatan untuk warga miskin, subsidi transportasi dan perumahan.
Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga memberikan subsidi untuk permodalan, pembangunan Taman Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan pemberian lokasi untuk berusaha.
"Kita sudah lakukan banyak banget. Nah inilah yang saya minta disinergikan menjadi satu kesatuan dengan kita punya data tunggal orang miskin. Termasuk juga apa penyebab mereka miskin. Kalau dia tak tahu penyebabnya kita ajak ngomong. Jadi, orang miskin itu sebagai subjek, bukan objek," tegasnya. (ht)
