Nusanews.com - Pihak kepolisian harus serius menangani fenomena kampanye hitam di media sosial (medsos) yang mulai menjamur lagi jelang Pilkada DKI 2017.
"Memang fenomena medsos tidak bisa dihindari sebagai akibat dari revolusi teknologi komunikasi. Namun medsos sangat berpeluang digunakan untuk hal-hal yang negatif terutama menyebar rasa kebencian kepada calon yang bertarung pada Pilkada DKI," kata Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, Kamis (29/9).
Masinton mengatakan itu dalam diskusi dialektika demokrasi bertema "Awas Sanksi Tegas Incar Penggiat Medsos di Pilkada 2017," di Media Center DPR, Jakarta. Pembicara lain dalam diskusi itu adalah Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Rikwanto dan pengamat politik dari Indo Barometer, M. Qudori.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, meskipun medsos muncul akibat dari revolusi teknologi komunikasi, penggunaannya harus tetap mengedepankan etika. Medsos adalah ranah publik yang bisa diakses semua orang. Karena itu medsos jangan disalahgunakan untuk menyebar berita bohong, ujaran kebencian, atau menghasut untuk berbuat rusuh.
"Ada 101 daerah yang akan melaksanakan Pilkada secara serentak. Dalam momentum itu, medsos bisa dipakai untuk kampanye negatif atau kampanye hitam.Terkait hal itu kami minta kepada Polri untuk menyikapi secara serius," ujarnya.
Masinton menyarankan, pengawasan terhadap medsos dilakukan tanpa membatasi orang untuk berpendapat.
"Bagaimanapun pendapat harus dihargai. Namun kalau terjadi pelanggaran hukum berhadapan dengan hukum. Di medsos harus tetap menjaga etika, jangan jadi pembunuhan karakter. Aparat penegak hukum harus bisa mengklasifikasi mana yang black campaign," ujar Masinton. (rm)
