Nusanews.com - Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte mengaku khawatir koalisi tujuh partai yang kini mendukung pemerintahan Presiden RI Joko Widodo berpotensi besar mengabaikan kepentingan masyarakat.
"Menurut saya, koalisi yang terlalu besar justru pada akhirnya mengabaikan kepentingan publik karena yang terjadi adalah negosiasi antarpartai politik," katanya di Jakarta, Selasa (13/9).
Gemuknya koalisi partai pendukung Presiden Jokowi dinilai melemahkan demokrasi karena penetapan kebijakan di DPR RI tidak banyak diwarnai perdebatan atau keragaman pandangan.
Dalam hal ini, Philips mengaku lebih setuju jika ada partai oposisi yang terus melakukan check and balance terhadap kinerja pemerintah dengan memberikan pandangan berbeda terkait dengan usulan yang diajukan pemerintah.
Menurutnya salah satu partai yang berhasil menjadi oposisi selama 10 tahun berturut-turut, yakni PDI Perjuangan pada dua periode pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (2004 s.d. 2014).
"PDI Perjuangan mengajari kita bahwa berada di luar pemerintahan itu baik. PDI Perjuangan berhasil survive dengan melahirkan kepala-kepala daerah yang baik, termasuk Pak Jokowi yang kemudian menjadi presiden," jelasnya.
Yang terjadi saat ini, kata dia, partai-partai besar justru mendukung pemerintah sehingga yang terjadi hanya "bancakan" partai politik.
"Tingkat kepercayaan terhadap Parpol rendah karena ada banyak kasus korupsi, misalnya, sebenarnya masyarakat bisa menilai parpol ini mampu tidak menegosiasikan kepentingan masyarakat bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok," katanya.
Berdasarkan survei yang dilakukan CSIS terhadap 1.000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, sebesar 71 persen masyarakat beranggapan Presiden Jokowi mampu mengelola koalisi besar setelah masuknya Partai Golkar dan PAN sebagai partai pendukung pemerintah.
Selain itu, survei yang diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 15 Agustus 2015 juga menunjukkan hubungan pemerintah dan DPR RI yang makin harmonis, meningkat dari 36,2 persen pada tahun 2015 menjadi 56,8 persen pada tahun 2016.
Kepuasan terhadap kinerja kabinet tercatat 56 persen, sementara kepuasan terhadap presiden/wakil presiden mencapai 66 persen. Meskipun kepuasan terhadap Kabinet Kerja masih rendah, sebanyak 67 persen publik mengaku optimistis kabinet hasil perombakan dapat bekerja dengan baik.
"Tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK lebih tinggi daripada kepuasan kabinet, itu artinya publik setuju dengan keputusan Pak Jokowi kecuali soal pergantian Anies Baswedan yang dinilai publik tidak tepat," ungkap Philips. (ht)
