Nusanews.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak punya power untuk melawan perusahaan korporasi yang diduga pelaku pembakar hutan.
Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan langsung menghadapi persoalan tersebut. Pasalnya, seolah penegak hukum tak mampu menunjukan taringnya, atas keluarnya SP3 kepada 15 perusahaan.
"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu memberikan bukti lemah setiap ada kasus Karhutla. Padahal yang memahami bukti adalah pemerintah," kata Daniel kepada TeropongSenayan, Jakarta, Minggu (11/9/2016).
Diketahui, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional menduga kasus Karhutla adalah contoh bentuk kejahatan korporasi terhadap negara. Bahkan tindakan tersebut seperti halnya terorisme.
Politisi PKB ini pun meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa tegas mencabut izin para perusahaan korporasi yang terlibat kasus Karhutla.
"Saat ini kurang optimal. maka tidak heran kasus Karhutla makin marak. Dengan tidak diberikan sanksi tegas, maka ada yang salah dengan penegakan hukum di negara ini," tegasnya. (ts)
