Nusanews.com - Wacana pengembalian kursi Ketua DPR kepada Setya Novanto mencuat setelah adanya pemulihan nama baik dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Gerindra tak melihat ada manfaat dari usulan tersebut.
"Pada prinsipnya tidak ada sesuatu yang luar biasa, kan masalahnya apakah itu keputusan Fraksi Golkar?" ungkap Ketua DPP Partai Gerindra Desmon J Mahesa saat dihubungi, Jumat (30/9/2016) malam.
Menurut Desmon, pergantian kader di posisi pimpinan alat kelengkapan dewan memang kewenangan partai masing-masing. Saat ini jabatan Ketua DPR diduduki oleh kader Golkar, Ade Komarudin (Akom) setelah Novanto mengundurkan diri akibat kasus 'Papa Minta Saham'.
"Kalau pergantian dan fraksi menunjuk Novanto lagi jadi ketua DPR, itu urusan Golkar, tinggal fraksi-fraksi lain nanti di DPR menerima atau tidak," kata Desmon.
Meski begitu, ia menekankan apakah usulan pengembalian Novanto menjadi Ketua DPR disetujui oleh Ketum Golkar itu sendiri. Desmon juga menyoroti soal pergantian Ketua DPR dari Novanto ke Akom sebelumnya.
"Kan ada dua hal, pertama secara hukum dan kedua dia mundur akibat tekanan, kalau hari ini pulih atau tidak juga tekanan itu, secara hukum tidak sah juga pengunduran dirinya kalau kita bicara tentang peristiwanya. Yang jadi persoalan, emang betul dia mau jadi Ketua DPR (lagi)?" ucap dia.
Desmon pun yakin Novanto tidak akan berkenan kembali menjadi Ketua DPR. Sebab saat ini pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar itu sudah mengemban cukup banyak jabatan.
"Saya rasa nggak (mau) lah. Kenapa? Saya pikir Novanto cepat mati aja kalau dia ngambil semua. Dia Ketua (umum) Golkar, dia ketua DPR, Ketua Fraksi. Cepat mati dia kalau diambil semua," tutur Desmon.
"Saya tahu lah Novanto tidak akan ambil, dia nggak mau lah karena jabatan Ketum (Partai Golkar) lebih hebat dari Ketua DPR," imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
Soal usulan Novanto kembali menjadi Ketua DPR disampaikan oleh sejumlah anggota Fraksi Golkar. Desmon menilai itu sebagai hal yang wajar.
"Kalau bicara kepentingan, semua orang punya kepentingan. Tapi apakah Akom bisa diatur oleh Novanto atau tidak?" sebutnya.
"Kita lihat aja lah, yang penting kepentingan DPR jangan rusak," tandas Desmon. (dtk)
