Nusanews.com - Usulan penggantian Jaksa Agung M Prasetyo, ternyata jauh sebelum memasuki masa pensiun Badrodin Haiti sebagai Kapolri digantikan Tito Karnavian sudah disampaikan kalangan Istana pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Jokowi diam hingga munculnya pertanyaan apakah Jokowi Boneka atau Presiden?
Bocoran ini terungkap di kalangan Istana Negara, Selasa (4/10/2016). M Prasetyo bahkan tak berani diganti oleh Jokowi, atas intervensi juga ‘tekanan’ dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
M Prasetyo selaku politisi dan mantan jaksa, dijadikan sebagai alat penyeimbang dan perusak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika melenceng dari tujuan sebagai alat menyeret lawan politik ke ranah hukum. Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, tak bisa diintervensi sebab murni sosok penegak hukum yang tak mau tahu dengan kepentingan politik sebagaimana Kapolri sebelumnya.
“Berulang kali Megawati mengingatkan, KPK berdiri saat pemerintahannya. Ungkapan itu adalah sinyalemen agar KPK jangan macam-macam kalau tak mau dibubarkan. Saat ini pemerintahan dalam kekuasaan partai PDIP dan partai pengusung Pilpres. Ditambah lagi Golkar secara terang-terangan bergabung dan mendukung,” jelas sumber di Istana Negara, sore tadi.
Disebutkannnya juga, saat ini terjadi ‘Ketidaknyamanan’ beberapa pembantu Presiden di Istana. Bahkan berhembus kabar, ada Menteri yang telah siap-siap mengudurkan diri .
“Situasi tak nyaman. Tak ada yang dicari berada di lingkungan Istana. Hanya membuat bathin kita berkecamuk. Kasihan rakyat terus dibodohi,” ucapnya.
Pertanyaan berbagai kalangan soal Joko Widodo Presiden atau ‘boneka’, lanjut sumber, telah membuat mantan Walikota Solo itu sempati meradang. Namun akhirnya diduga jadi ‘kebal’, sebab takut kehilangan kekuasaan. Walau, kekuasaan di bawah tekanan para petinggi parpol pengusung Pilpres 2014.
Kata sumber, dalam kasus Abraham Samad dikriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan lewat ‘Rumah Kaca Abraham Samad’, ditambah dengan tuduhan politisi PDIP Jumirat Girsang kalau Teman Ahok dapat Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi teluk Jakarta, Jokowi secara tak langsung terliibat. Itu dinilai kalangan Istana juga sebagai tekanan pada posisi Jokowi selaku kepala negara.
“Jokowi mantan Gubernur DKI dan Ahok dalam posisi Wakil ketika Reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan dari masa pemerintahan sebelumnya. Sementara dalam kasus ‘Rumah Kaca Abraham Samad’, mantan Ketua KPK itu juga digadang-gadang sebagai calon Wakil Jokowi di Pilpres 2014. Jadi kalau publik bertanya Jokowi Presiden apa boneka, terserah publik sendiri yang menilainya,” katanya.
Diketahui, pengamat politik dan pembangunan nasional, Marwan Batubara, pekan kemarin juga mempertanyakan apakah Jokowi Presiden atau Boneka. Itu dilontarkan Marwan, sebab hingga saat ini tak juga adanya pengganti menteri ESDM.
Begitu juga ratusan aktivis dan mahasiswa yang terus mempertanyakan mengapa M Prasetyo begitu dipertahankan Joko Widodo. Ternyata, agar ‘membayangi’ KPK bila hendak atau melakukan tindakan hukum pada kepala daerah kader partai dan pejabat partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2014.
“Sebenarnya pertanyaannya sekarang, ‘dosa besar’ apa yang ada pada Jokowi hingga takut pada pimpinan partai pendukung? Ahok kenapa berani meninggalkan partai pengusungnya di Pulgub DKI lalu? Sekarang Ahok memilih diusung partai, juga disebut-sebut atas bujukan Jokowi,” paparnya.
“ Padahal gara-gara keberadaan partai pengusung elektabilitas Ahok anjlok.Kalau Ahok-nya bagus, seorang pekerja dan tegas. Tapi rakyat muak pada partai pengusung yang hingga kini melindungi dan terlibat sejumlah mega korupsi itu,” pungkasnya. (ms)
