NUSANEWS - Ditangkapnya empat petani asal Tiongkok di Bogor, Jawa Barat beberapa hari yang lalu, sebenarnya telah dipersiapkan secara matang oleh para investor asal Tiongkok, terutama yang ingin menguasai lahan pertanian di Indonesia.
Demikian diungkapkan analis ekonomi dan politik Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Sabtu (12/11).
Labor Institute Indonesia mencatat bahwa investor Tiongkok mulai melirik lahan pertanian di Indonesia melalui rencana penguasaan 50 ribu hectare persawahan di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tahun 2013 lalu. Kala itu Sub-Direktorat Optimalisasi Rehabilitasi dan Konservasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa Liaoning Wufeng Agricultural bekerja sama dengan PT Amarat dari Malaysia dengan menggandeng perusahaan lokal PT Tri Indah Mandiri untuk mengembangkan pertanian terpadu di Subang.
Dari berbagai sumber yang dihimpun Labor Institute Indonesia, China's Liaoning Wufeng Agricultural adalah perusahaan pertanian terbesar di Tiongkok, yang didirikan pada tahun 2000, dimana saat ini memiliki 24 lahan pertanian dengan 2 ribu buruh tani yang berkantor di Propinsi Liaoning di Timur Laut Tiongkok. Saat ini investasi perusahaan Pertanian Tiongkok ini telah melakukan ekspansi di Thailand, Vietnam dan Kamboja. Perusahaan ini melakukan supply beras tersebut ke Tiongkok daratan.
Labor Institute Indonesia juga mencatat bahwa salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) akan melakukan impor cangkul dari negeri Tiongkok untuk didistribusikan di Indonesia. Bisa saja cangkul tersebut diperuntukkan bagi buruh tani Tiongkok yang akan berladang di negeri ini.
"Cangkulnya dulu, petaninya datang menyusul," kata Andy.
Menurut Andy, mata rantai penguasaan lahan pertanian Indonesia telah mereka mulai, yang kemudian menawarkan cangkul kepada BUMN yang selanjutnya mengirimkan secara diam-diam para petaninya ke berbagai lahan pertanian yang telah dikuasainya.
Andy menagaskan, Presiden Jokowi perlu segera mengantisipasi pendudukan lahan pertanian di Indonesia, sebagaimana yang telah ditemukan di Bogor, dan di Subang Jawa Barat, yang tidak tertutup kemungkinan ratusan ribu hektar lahan pertanian di Indonesia akan diduduki oleh Tiongkok.
"Jokowi dihimbau untuk tidak gampang memberikan izin investasi dan pembelian lahan terutama lahan pertanian bagi para investor khususnya Tiongkok yang dapat menjadi boomerang bagi Indonesia, terutama dalam hal pengentasan pengangguran dan mengancam eksistensi para buruh tani dan petani di Indonesia," tukasnya. (rmol)
