NUSANEWS - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI memanfaatkan momentum pergantian Ketua DPR RI yang diputuskan oleh internal DPP Partai Golkar melalui fraksinya di DPR.
PDIP mendorong agar UU tentang MPR, DPR, DRD, dan DPRD (UU MD3) dikembalikan ke versi sebelumnya. Alias, kursi Ketua DPR diserahkan kepada PDIP sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014.
Anggota Fraksi PDIP, Rahmat Hamka, menganggap polemik pergantian Ketua DPR ini adalah buntut konspirasi politik perubahan UU MD3 pada 2014. Untuk meredakan polemik, PDIP mengusulkan agar penentuan Ketua DPR dikembalikan ke peraturan lama yaitu berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu.
"Menurut saya, ini tidak terlepas dari dampak pembajakan pimpinan DPR melalui dominasi mayoritas elite parpol. Sehingga, yang seharusnya pimpinan DPR ditentukan berdasarkan urutan peringkat pemenang Pemilu Legislatif diubah berdasarkan pemilihan sistem paket suara terbanyak," terangnya kepada wartawan, Jumat (25/11).
Pada 2014, terjadi perubahan UU MD3 yang digagas Koalisi Merah Putih (KMP). Mereka mengubah aturan penentuan Ketua DPR dari berdasarkan perolehan suara Pemilu menjadi sistem paket. Dengan sistem ini, KMP yang dimotori Golkar dan Gerindra berhasil merebut kursi Ketua DPR dari PDIP yang merupakan partai pemenang Pemilu.
Rahmat mengaku sangat kesal dengan perubahan itu. Dia juga menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang waktu itu menolak uji materil UU MD3 yang diajukan PDIP.
Menurut saya, seharusnya bisa diputuskan bahwa aturan mainnnya adalah berdasarkan yang sudah ada sebelumnya. Perubahan itu menjadi lucu, karena pertandigan sudah selesai, pemenangnya sudah ada, tapi reward-nya (posisi ketua DPR) ditentukan ulang,” ujar anggota Komisi II DPR itu.
Dia tegaskan, agar tidak ada lagi kegaduhan, maka formasi pimpinan DPR harus dikembalikan kepada yang berhak berdasar urutan peringkat pemenang Pemilu Legislatif 2014.
"Menurut saya, pergantian ketua DPR saat ini bukan hanya masalah internal Partai Golkar. Segera saja kembali kepada jalan yang benar, agar tidak semakin tersesat proses ketatanegaraan kita," tegasnya. (rol)
