NUSANEWS - ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar sibuk. Sejak aksi unjuk rasa 4 November lalu, Presiden Jokowi rajin road show. Hampir setiap hari. Selain mengunjungi ormas-ormas Islam, presiden bertandang ke markas-markas pasukan elite TNI dan Polri. Kemarin (11/11) Jokowi mengunjungi markas Brimob dan Marinir. Presiden menjadi pemimpin upacara di hadapan 3.169 personel Brimob di Kelapa Dua, Depok.
Dalam kesempatan itu Jokowi mengapresiasi kekompakan dan profesionalitas Korps Brimob. "Brimob telah menjaga seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan golongan," ujarnya.
Dari markas Brimob, presiden menuju markas Korps Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Dia disambut ribuan pasukan elite TNI-AL itu. Sebuah tank amfibi BMP-3F bertulisan "Indonesia 1" menjadi podium untuk presiden sekaligus kendaraan inspeksi pasukan.
Seusai pengarahan, Jokowi menyalami barisan terdepan dari seluruh pasukan. Saat menyalami kompi terakhir, tubuh Jokowi diangkat dan diarak kembali menuju tank.
Jokowi meminta prajurit Marinir menjadi perekat kemajemukan masyarakat Indonesia. "Kita ingin yang mayoritas melindungi yang minoritas. Yang minoritas menghormati mayoritas," tuturnya.
Soal inspeksi pasukan yang dilakukan secara beruntun, Jokowi beralasan, sebagai panglima tertinggi, dirinya belum pernah mengunjungi para prajurit. "Yang kedua, dalam ketatanegaraan kita, saya ingin memastikan semuanya loyal kepada negara. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI," tegasnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kegiatan presiden itu. "Menginspeksi pasukan, kesiapan pasukan, ya tentu bahwa presiden ingin melihat itu sebagai panglima tertinggi," ujarnya di Istana Wakil Presiden kemarin.
Analis intelijen Wawan Hari Purwanto menilai langkah presiden itu sebagai upaya konsolidasi. "Sebagai panglima tertinggi, kehadiran dan kedekatan dengan prajurit atau bawahan secara langsung menjadi penting," katanya.
Terlebih, kondisi negara cenderung memanas setelah aksi massa menuntut penuntasan kasus hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Nah, dalam kondisi demikian, perlu ada brifing atau perintah untuk menyikapi hal tersebut. "Kedekatan perlu dilakukan secara intens. Terutama kewaspadaan menghadapi segala kemungkinan." (jpg)
