NUSANEWS - Jutaan umat Islam tumpah ruah di Ibu Kota pada 4 November 2016 lalu. Mereka melakukan aksi damai dalam rangka mendesak presiden dan kepolisian untuk segera menetapkan status hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama atas dugaan penistaan agama. Di sisi lain, saat peserta aksi yang didominasi oleh ulama 'bertamu' ke Istana Negara, justru Presiden Joko Widodo tidak tampak untuk menemui massa.
Menanggapi itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin memberi pesan kepada Jokowi dan aparat penegak hukum. Bagi dia, presiden dan aparat tidak boleh main-main dengan rasa keadilan. "Untuk presiden, untuk aparat penegak hukum, jangan main-main dengan rasa keadilan di tengah masyarakat," tegasnya, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).
Din juga mengaku mengirimkan pesan bernada kritik kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. "Itu bukan kearifan dan kenegarawanan Presiden," kata dia. Lebih lanjut, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berpesan kepada umat Islam agar senantiasa mengambil hikmah atas peristiwa yang terjadi. Din juga mengimbau kepada kaum muslim agar tidak menjadikan kasus dugaan penistaan agama ini sebagai pertentangan antar-etnis atau antar-agama. "Saya minta umat Islam melihat ini sebagai persoalan (yang) tidak ada urusan dengan seseorang yang beragama lain. Begitu pula dengan etnik lain," pungkas dia. (ok)
