NUSANEWS - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyesalkan langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memblokir sepihak sejumlah akun media sosial, termasuk situs imam besar FPI Habib Rizieq Shihab.
“Tidak boleh Kominfo sebagai eksekutor. Jaksa yang harus memerintahkan Kominfo untuk melakukan penutupan. Kalau Kominfo melakukan penutupan sepihak, itu enggak bagus, nanti masuk dalam kepentingan politik. Kecuali situs-situs yang kasat mata seperti situs pornografi, narkotika. Tapi kalau pemikiran, enggak bisa diadili, pemikiran harus dilawan dengan pemikiran juga,” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Jakarta, siang ini.
Ia menduga, penutupan beberapa akun media sosial dan sejumlah situs tersebut karena pesanan yang berlebihan. Situs-situs dan akun media sosial yang dianggap "galak" kepada pemerintah satu persatu akan berangus.
“Ada pesanan yang berlebihan, ada gagap naratif. Orang salah membaca, seolah-olah ada perbedaan pendapat dengan pemerintah langsung dibasmi, itu enggak boleh. Dalam demokrasi itu yang kita terima adalah perbedaan pendapat, termasuk berbeda pendapat dengan orang yang paling ekstrem sekalipun. Selama orang berpikir, tidak boleh dipidana,” kata dia.
Fahri pun mendorong Kominfo untuk melakukan proses peradilan terhadap pemilik media sosial ataupun situs yang dianggap melawan pemerintah, bukan langsung melakukan pemblokiran secara sepihak.
“Panggil orangnya. Kalau tidak kenal orangnya dan tidak mau dipanggil, tutup saja, tak masalah. Tapi kalau orangnya ada, institusinya ada, ya dipanggil untuk berperkara,” kata dia.
Ia juga menyarankan agar dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU ITE yang memberikan kelonggaran kepada Kominfo untuk menutup situs dan media sosial. (rn)
