NUSANEWS - Politisi Partai Demokrat, Roy Suryo, menilai, kedaulatan Indonesia saat ini tengah terancam. Hal ini dikarenakan maraknya tenaga kerja ilegal asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia dalam jumlah yang sangat besar.
"Saya kira masyarakat yang cerdas dan masih peduli NKRI sudah merasakannya," ujar Roy di Jakarta, Selasa (20/12) malam.
Roy menuturkan, adanya agenda terselubung terkait masuknya WNA Tiongkok ke Indonesia telah menunjukkan bahwa Negara Tirai Bambu itu tengah menunggangi pola kerjasama Investasi di Indonesia. Hal ini, kata dia, terlihat dari mudahnya WNA asal Tiongkok tersebut masuk ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, Roy berharap, pemerintah segera mengambil langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, karena apabila persoalan itu dibiarkan maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di negeri ini.
Roy mengatakan masalahnya tidak semata masuknya tenaga kerja asing dalam kapasitas besar. Tetapi, terdapat fakta lain yang semakin menguatkan ketakutan masyarakat atas invasi Tiongkok.
Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah yang membolehkan organisasi asing berdiri di Indonesia. Ia berpikir, kebijakan tersebut justru membuka pintu bagi menguatnya pengaruh Tiongkok di Indonesia.
“Awalnya kerjasama usaha. Masuk tenaga kerja Tiongkok sebanyak-banyaknya di PT PMA. Lalu mereka bikin 'Keamanan' sendiri. Pribumi sulit masuk. Mereka bikin daerah atau kavling terbatas sendiri. Pribumi sulit kontrol. Lalu boleh mendirikan ormas asing. Lalu boleh mendirikan Ormas asing. Bikin pasukan dan Satgas sendiri. Lalu asing boleh beli property dan tanah sendiri. Lalu dapat KTP dan hak ikut pemilu. Selanjutnya lagi digodok boleh dwi kewarganegaraan. Acuan mata uang dialihkan ke mata uang China,” tuturnya.
Lebih lanjut, Roy pun memprediksi kekuatan Tiongkok akan semakin kuat mencengkeram Indonesia jika pemerintah tidak melakukan proteksi. Ia pun justru khawatir pemerintah sendiri yang memberikan keleluasaan bagi Warga Negara Tiongkok menguasai Indonesia.
“Dan nanti terus bikin Partai sendiri. Next ikut Pemilu, dibanjiri uang. Menang. Nanti Presidennya asing. Awal 'Penjajahan' dimulai. UUD banyak diubah. Karena kekuasaan mutlak ada di Presiden. Peperangan dan perpecahan akhirnya menjadi reality. End of Republic,” pungkasnya. (jn)
