NMIndonesia - Anggota DPRD Makassar menilai uji publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait Peraturan Walikota (Perwali) Pelaksanaan pemilihan rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) adalah hal yang sia-sia. Pasalnya, uji publik tersebut dilakukan terlambat dan tidak memberikan manfaat banyak.
Hal tersebut disampaikan oleh, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Irwan Djafar, Selasa (17/1/2017). Irwan mengaku sangat menyayangkan dengan keputusan Walikota Makassar Danny Pomanto tersebut.
“Perwali ini harusnya di uji publikkan atau didiskusikan sebelum perwali ini ditandatangani. Kalau sekarang itu sudah terlambat, buang-buang waktu saja,” ungkap Irwan yang juga legislator Nasdem Kota Makassar ini.
Ia menuturkan, pada Sabtu (14/1/2017) lalu Pemkot Makassar telah melakukan rapat tertutup dengan seluruh Anggota DPRD Makassar untuk membahas terkait perwali nomor 72 tahun 2016 ini. Bahkan, Danny telah menerima dan akan mempertimbangkan seluruh masukan yang disampaikan oleh legislator Makassar tersebut.
“Harusnya kemarin Anggota DPRD rapat dengan pak Wali itu sudah menjadi acuan pak wali untuk merevisi perwali tersebut. Karena DPRD ini persepsi dari masyarakat, karena menurut saya itu cuma buang-buang waktu saja,” jelasnya.
Walikota Makassar Danny Pomanto sendiri pagi tadi telah menggelar Uji Publik terhadap perwali tersebut dengan mengundang seluruh Stakeholder. Hasilnya, Wali kota Danny Pomanto dan Wawali Deng Ical membuka diri untuk melakukan revisi terhadap sejumlah poin syarat. Di antaranya adalah pada point syarat umur dan ijazah serta rekomendasi lurah.
“Demi rakyat saya berjanji akan merevisi perwali ini. Ada beberapa poin yang saya akan saya pertimbangkan. Diantaranya itu yang saya katakan tadi,” ujar Danny Pomanto di hadapan awak media usai uji publik. (ps)
