NUSANEWS - Bela negara menjadi agenda penting pemerintah Indonesia saat ini.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah telah mempersiapkan kurikulum bela negara di setiap jenjang pendidikan di Indonesia.
Bagi calon aparatur negara, Mendagri mewajibkan alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mengikuti pendidikan bela negara dan wajib militer selama delapan bulan.
"Kalau sewaktu-waktu negara ada ancaman dari luar, kita siap," kata politisi PDIP ini di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (12/1).
Pelatihan bela negara dan wajib militer juga terbuka bagi masyarakat yang ingin mengikutinya. Khusus untuk IPDN, Mendagri mengharapkan nantinya aparat pamong ini bisa menjadi pasukan cadangan bagi TNI jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
"Kalau posisi komandan koramil kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata," sebut Mendagri.
Pendidikan bela negara dan wajib militer ini sangat dibutuhkan saat ini.
Menurutnya, negara yang harus diteladani untuk urusan bela negara adalah Korea Utara. Negeri di semenanjung Korea itu sangat menghormati ideologi mereka. Indonesia perlu meniru Korea Utara untuk urusan nasionalisme.
"Kita ikut seperti Korea Utara, dari kecil sampai orang tua begitu hormat pada bendera dan ideologi negara. Nah kita kan ideologi Pancasila. Tetap boleh mengkritik dan memberi saran pada pemerintah. Asal jangan menghina," tandas Mendari. (rmol)
