logo
×

Kamis, 12 Januari 2017

"Silakan Proses Saya, Tapi Mereka yang Sudah Dilaporkan Juga Harus Diproses Tuntas"

"Silakan Proses Saya, Tapi Mereka yang Sudah Dilaporkan Juga Harus Diproses Tuntas"

NUSANEWS - Imam besar Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, menyatakan, dirinya akan memenuhi panggilan Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, hari ini Kamis (12/1), terkait dengan kasus dugaan pencemaran lambang dan dasar negara, Pancasila. Sebelumnya, pada panggilan pertama, Rizieq mangkir lantaran sakit.

Seperti diketahui, Rizieq akan diperiksa terkait dugaan penghinaan terhadap lambang negara, atas laporan putri proklamator RI, Soekarno, yakni Sukmawati Soekarnoputri. Kasus ini merupakan pelimpahan dari Bareskrim Mabes Polri ke Polda Jabar.

"Soal panggilan Polda Jabar, saya tidak akan pernah lari dari panggilan. Tapi kami minta kepada polisi, sekali lagi, ini negara hukum," tukas Rizieq di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (11/1).

Menurut Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI ini, dirinya tak keberatan dipanggil dan diperiksa Polda Jawa Barat, hanya saja dia meminta agar kepolisian juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.

Sebab, kata dia, ulama di Purwakarta sudah tiga kali melaporkan Dedi dalam kasus dugaan penistaan agama, tapi tiga kali pula diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

"Laporan pertama tidak diproses bahkan di-SP3. Laporan kedua, ketiga juga di-SP3. Begitu mudahnya penistaan agama di-SP3 oleh Polda Jabar," ungkap Rizieq.

Selain itu, Rizieq meminta polisi menyelesaikan kasus dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri.

"Terbukti memalsukan ijazah, tapi gak naik ke pengadilan. Ini ada apa?" tanyanya.

"Jadi kami minta hukum itu ditegakkan. Silakan proses saya, tapi mereka-mereka yang sudah dilaporkan oleh masyarakat juga harus diproses tuntas," sambung Rizieq. (jn)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: