NUSANEWS - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, rapat dalam kereta wisata berlangsung hingga Pukul 01.00 dini hari WIB. Rapat tersebut membahas 12 isu, termasuk empat isu utama.
"Tapi beberapa di antaranya untuk bidang pemerintahan, kita akan melakukan penataan ulang, terutama manajemen RT/RW lah. Di tingkat masyarakat ada beberapa hal yang harus kita perbaiki berkaitan dengan keberadaan MKDM dan organisasi masyarakat yang lainnya. Itu yang pertama dari sisi pemerintahan," kata Sumarsono di Stasiun Tugu Yogyakarta, Sabtu (14/1).
Pihaknya juga kemudian meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi revisi UU 29 tahun 2007. Yang paling penting, yaitu tentang kekhususan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. "Lalu sudah sepakat kita lakukan CSL-CSL untuk mendraftkan proses revisi tersebut," katanya.
Sementara itu, bidang perekonomian akan lebih fokus pada set up pembenahan manajemen. Dikaitkan dengan kawasan terpadu, Pelabuhan Muara Angke, Sumarsono mengatakan, kebetulan sudah diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta.
"Itu bagaimana kita melihat dalam tiga prespektif. Sarana prasarananya diperbaiki untuk kapalnya, tapi tetap tidak boleh mengesampingkan kapal tradisional. Yang kedua pembenahan manajemen pelabuhan dan yang ketiga adalah pelabuhannya. Sudah dibahas dan secara umum kita setuju dan kita susun program RIP (rencana induk pelabuhan). Tahun 2017 menganggarkan dalam APBD perubahan, itu yang paling prinsip di bidang perekonomian adalah itu kuncinya," ujarnya.
Sisi lain, Sumarsono juga memaparkan hasil dari bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Di Kesra fokus pada boarding school untuk siswa penyandang penyakit sosial dan juga anak-anak jalanan. Termasuk di dalamnya adalah kesehatan. "Penanganan BPJS kesehatan, kita bangga BPJS Jakarta adalah yang terbaik, tetapi kita akan lebih tingkatkan," katanya.
Sementara, terkait bidang pembangunan, DKI akan lebih kepada pertanahan. Menurut Sumarsono, Pemprov DKI dihadapkan permasalahan mengenai pertanahan. Selalu ada konflik bagaimana pengadaan lahan untuk pembangunan demi kepentingan negara. Hal tersebut dinilai sebagai penghambat pembangunan di Ibu Kota.
"Kita mencari solusi yang terbaik dan kebetulan dengan terbentuknya dinas baru cipta karya, tata ruang dan pertanahan. Mudah-mudahan lebih bisa fokus dan lebih bisa ditangani," ujarnya. (rol)
