IDNUSA - Sekretaris Fraksi PKS Sukamta menilai, Presiden Joko Widodo tengah memutar balikan fakta terkait pernyataan kondisi demokrasi di Indonesia yang terlampau kebablasan.
Menurutnya, justru pemerintah yang saat ini terlampau kebablasan karena tidak menegakan hukum perihal kasus dugaan penodaan agama dan tidak diberhentikannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Demokrasi harus berpijak pada tegaknya hukum, bukan hanya formal proseduralnya. Di jaman pemerintahan inilah hukum tidak ditegakkan dengan sengaja atas kepala daerah yang menjadi terdakwa dan tidak dinonaktifkan," kata Sukamta kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (23/2/2017).
"Disitu ada masalah yang membahayakan demokrasi. Jangan sampai dibalik, demi kepentingan membela terdakwa, demokrasi dikorbankan," tambahnya.
Lebih jauh, anggota Komisi I DPR ini mengungkapkan, bila demokrasi Indonesia telah kebablasan, maka Presiden Joko Widodo merupakan produk kebablasan tersebut.
"Apanya yang kebablasan? Kan beliau jadi presiden merupakan produk demokrasi ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyayangkan kondisi demokrasi di Indonesia yang terlampau kebablasan.
"Saya jawab iya, demokrasi kita sudah kebablasan. Dan praktik politik telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem," kata Jokowi saat pidato di acara pelantikan pengurus Partai Hanura periode 2016-2020 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, politik ekstrem itu lahir dari berbagai paham yang ekstremis, seperti liberalisme, fundamentalisme hingga terorisme. Ajaran-ajaran ekstremis itu tidak sesuai dengan ideologi bangsa, yakni Pancasila.
"Dan penyimpangan praktik demokrasi mengambil bentuk nyata. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, politisasi SARA. Ini harus kita hindari," kata Jokowi. (ts)
