Baksos Timses di Pilkada DKI Berpotensi Jadi Politik Uang Terselubung

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz memberikan keterangan pers usai menyerahkan bukti laporan hasil alat peraga kampanye dan dugaan politik uang kepada Bawaslu di Jakarta, Senin (13/2).

IDNUSA, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) ikut mengkritisi gencarnya kampanye tim sukses memperoleh dukungan suara di putaran kedua Pilkada DKI melalui kegiatan Bakti Sosial (Baksos). JPPR menilai Baksos yang dilakukan timses ini sangat berpotensi menjadi sarana politik uang terselubung.

Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz mengungkapkan tim sukses dan tim kampanye pasangan calon baik nomor 2 atau 3 di Pilkada DKI, tentu saat ini terus berjuang meningkatkan pemilih jelang pencoblosan putaran ke dua pada 19 April mendatang.

Karenanya, Masykurudin mengkritisi kegiatan baksos yang dilakukan sebagai kampanye. Menurutnya kegiatan apapun yang berkaitan kampanye untuk mempengaruhi pilihan seharusnya tidak dilakukan dengan cara-cara transaksional.

"Kita mengimbau kepada siapapun untuk tidak melakukan kampanye dengan cara transaksional. Cara (baksos) itu, bisa mengarah politik uang terselubung," kata Masykurudin kepada Republika.co.id, Ahad (26/3).

Untuk itu, JPPR berharap upaya kampanye dengan Baksos atau dengan atas nama apapun demi meningkatkan elektabilitas pemilih, harus dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan. Ajakan mempengaruhi pemilih dan mencari simpati publik tanpa melakukan aktivitas transaksional kepada pemilih.

Sebelumnya Bawaslu DKI Jakarta menerima laporan adanya kegiatan baksos oleh salah satu pendukung pasangan calon yang menggunakan politik uang. Kegiatan baksos yang melibatkan artis Giring Nidji tersebut membagikan sembako kepada masyarakat.

Follow Kami:

Like Facebook Follow Twitter