IDNUSA, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri sidang tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-136 di Dhaka, Bangladesh.
Fadli Zon yang juga Ketua delegasi parlemen Indonesia membahas isu ketimpangan sebagai topik utama dalam acara yang berlangsung pada tanggal 1-5 April 2017 itu.
Dalam pidatonya, Fadli menyampaikan bahwa diangkatnya isu ketimpangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut menjadi masalah serius di tingkat global sebagaimana yang pernah terjadi pada dekade 1970-an.
“Tantangan ketimpangan kini memang semakin besar. Di Indonesia, misalnya, selain ketimpangan pendapatan dan pengeluaran yang angka indeksnya pernah mencapai 0,42 pada 2015, juga terdapat ketimpangan kepemilikan lahan,” ujar Fadli dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (3/4).
Menurut data BPS (2013), lanjutnya, indeks gini tanah nasional mencapai angka 0,72. Sebagai gambaran konkret, sekitar 56 persen lahan yang ada di Indonesia hanya dikuasai oleh 2 persen elite saja.
Bagi negara agraris seperti Indonesia, kata dia, ketimpangan tersebut tentu saja berimplikasi buruk.
“Sekitar 56 persen dari penduduk pedesaan kemudian hanya bisa menjadi buruh tani, atau petani gurem. Dan itu telah berimplikasi pada angka kemiskinan di pedesaan, di mana sebanyak 62,75% penduduk miskin berasal dari sana, dan sebagian besarnya adalah petani,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut, Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) itu menjelaskan, untuk mengatasi masalah ketimpangan, Indonesia telah meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan, agar orang miskin bisa mendapatkan akses yang sama terhadap dua kebutuhan vital tersebut.
Namun, menurut dia, upaya menangani ketimpangan tak cukup dilakukan hanya dengan menangani efeknya saja, tapi juga harus dilakukan dengan menyasar faktor penyebabnya.
“Dan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan adalah korupsi. Ada banyak negara menderita karena korupsi, sebab korupsi telah meminggirkan rakyat dari proses pengambilan kebijakan yang adil dan demokratis, yang kemudian berakibat pada terabaikannya hak-hak dasar mereka,” paparnya.
Fadli menegaskan, takkan pernah ada kesetaraan selama masih ada korupsi. Itu sebabnya, GOPAC mengajak seluruh anggota parlemen di dunia untuk bersama-sama memerangi korupsi sebagai usaha mengatasi ketimpangan.
“Dalam posisi sebagai pembuat undang-undang, pengawas pemerintah, dan bagian dari pengontrol anggaran, anggota parlemen memainkan peran penting dalam gerakan pemberantasan korupsi untuk mereduksi ketimpangan. Hanya dengan pembangunan tanpa korupsilah kesetaraan dan keadilan bisa dicapai,” pungkas Fadli.
Sebagai informasi, DPR RI mengirimkan tujuh delegasi ke sidang IPU kali ini. Diantaranya, Fadli Zon dari Fraksi Gerindra, Nurhayati Ali Assegaf dari Fraksi Demokrat, Evita Nursanty dari Fraksi PDI-P, Dr. Anthon Sihombing dari Fraksi Golkar, Irine Yusiana Roba Putri dari PDI-P, Andi Irawan Darmawan Aras dari Gerindra, dan Ferry Kase dari Fraksi Hanura. (akt)
