IDNUSA, JAKARTA - Presiden Jokowi meminta Mentri dan Kepala Lembaga Negara agar menindaklanjuti temuan BPK yang mengungkapkan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp19,48 triliun.
Presiden berharap temuan ditindaklanjuti agar jalannya pemerintahan berlangsung transparan dan terpercaya (kredibel).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi telah mengintruksikan kementerian dan lembaga itu agar segara menindaklanjuti berbagai temuan tersebut.
“Beliau menginginkan pemerintahan ini secara transparan, credible, kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para pimpinan BPK di Istana Negara, Senin (17/4).
Salah satu contoh, lanjut Pramono, misalnya kementerian atau lembaga yang sudah disampaikan oleh Ketua BPK, maka Presiden langsung memerintahkan kepada menteri terkait, kepada Menko untuk segera ditindaklanjuti, diselesaikan.
Pemerintah daerah juga, tambah Pramono telah diminta untuk terus meningkatkan opini laporan keuangan daerah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Sekira 58% pemerintah daerah telah menerima WTP dari hasil audit BPK.
“Harapannya adalah dari waktu ke waktu, misalnya sebagai contoh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pemerintahan daerah, dulu tahun lalu itu 46 atau 47 persen sekarang sudah naik menjadi 58 persen. Tetapi itupun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan, termasuk kementerian/lembaga,” paparnya.
Dengan demikian, tegas Seskab, transparansi itu menjadi kata kunci dari perbaikan pemerintahan ini. (kn)
