NUSANEWS, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai munculnya aksi persekusi tak terlepas dari masih lemahnya upaya penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, hukum tak berjalan sebagaimana mestinya.
"Akibatnya, persepsi publik terhadap institusi penegak hukum semakin negatif bahkan mengalami krisis kepercayaan," terang Fadli melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/6/2017).
Ia berujar, hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk menempuh cara dan modelnya sendiri demi mendapatkan keadilan. Fadli mengingatkan, meski tindakan persekusi dapat dikategorikan pelanggaran hukum, pemerintah juga harus melihat hal tersebut sebagai bahan evaluasi dan introspeksi.
"Isu persekusi bisa jadi gejala bahwa ada masalah dalam institusionalisasi hukum kita yang perlu dikoreksi. Apakah itu dari sisi aparatnya, budayanya, regulasinya, atau bahkan sistemnya," kata politikus Gerindra itu.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.
Praktik-praktik yang diduga tindakan persekusi ini terjadi di beberapa kota, seperti Tangerang, lalu kasus dr Fiera Lovita di Solok Sumatera Barat, dan terakhir adalah anak berusia 15 tahun berinisial PMA di Cipinang, Jakarta Timur.
Korban melalui posting-annya dianggap kelompok masyarakat tertentu menghina tokoh panutannya sehingga mereka didatangi di kediamannya hingga ke tempat kerja, bahkan ada yang mendapatkan tindakan kurang mengenakan. (ok)
