NUSANEWS, JAKARTA – Pengamat hukum, Margarito Kamis menilai langkah jaksa penuntut umum (JPU) yang melayangkan banding atas putusan majelis hakim yang memvonis terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan dua tahun masa penjara sebagai sikap yang merusak dunia hukum dari orang yang mengerti hukum.
Margarito meminta kepada Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menjelaskan ini secara pertimbangan politik, karena permasalahan ini tak masuk ke nalar bila ia jelaskan dari segi hukum. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pimpinan Korps Adhiyaksa itu membuka persoalan ini secara gamblang, agar masyarakat mengetahui maksud pengajuan banding tersebut.
“ini rusak total berantakan. Bukan tercoreng, rusak total, ini olok-olok di dunia hukum oleh orang hukum. Ini perolok-olokanan. Tapi ya sudah, ini kita minta kepada pak jaksa agung jujurlah jelaskanlah apa karena Pak Ahok kalah? Dan dia ingin menutup wajahnya dengan lakukan banding. Kalau itu pertimbangan politiknya gapapa biar kita mengerti saja. Kan dapat pahala kalau dia jelasin,” ujarnya kepada Okezone, Sabtu (3/6/2017).
Ia menyayangkan sikap JPU yang keberatan atas putusan hakim. Sebab, kata dia, sang terpidananya saja menerima putusan yang disematkan kepada dirinya. Oleh sebab itu, ia menilai ini ada agenda politik balas dendam yang diperankan oleh Jaksa Agung HM. Prasetyo yang sejatinya adalah mantan politikus Partai NasDem. Di mana partai pimpinan Surya Paloh itu pendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.
“Apa karena partainya mencalonkan Ahok lalu kalah, lalu mau recovery dan mau membalas dengan kekuasaannya? Karena bagaimanapun Jaksa Agung ini kan dari NasDem. Kalau sekarang dia tidak lagi jadi fungsionaris Nasdem, tapi dia dulu kan fungsionaris nasdem. Nah, nasdem kemarin kan calonin Ahok, apa karena Ahok kalah terus dia sebagai kader Nasdem lalu banding? Jadi jelaskan saja kalau dia marah kalau Ahok kalah, lalu dia mau obok-obok hukum, jelaskan saja gakpapa,” pungkasnya. (ok)
