NUSANEWS, JAKARTA - Ekonom muda Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara tak habis pikir dengan pemikiran pemerintah yang mau memajaki petani tebu dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.
Kebijakan ini sangat tak masuk akal di saat kondisi perekonomian sedang melambat akibat kinerja pemerintah yang tak becus. Justru semestinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif agar sektor pertanian mereka berkembang pesat.
“Saya tak habis pikir dengan pemerintah ini. Tentu saja kalau dikenakan PPN 10 persen akan membebani petani. Karena otomatis harganya akan naik, maka bagi pemain besar dibanding mengambil tebu dari petani, lebih baik impor. Itu jelas rugikan petani,” jelas dia, di Jakarta, ditulis Selasa (11/7).
Kondisi itu sudah pasti akan memukul kondisi pertanian tebu dan gula nasional. Padahal, gula itu menjadi salah satu komoditas pangan strategis yang tak dikenakan PPN.
“Dan itu ada aturannya, apalagi ada putusan MK juga. Karena penghasilan UKM (petani) yang tak kena pajak itu omset sampai Rp4,8 miliar (setahun),” ungkap Bhima.
Sehingga kebijakan tersebut sangat tak populis di tengah momentum perekonomian yang sedang tak bagus. Jadi sangat kurang pas ada kebijakan pengenaan PPN kepada petani tebu.
“Karena yang kena nantinya petani dan masyarakat di pedesaan. Dengan tingkat kemiskinan di pedesaan yang sampai 13 persen lebih, kebijakan itu akan menambah kemiskinan baru,” kata dia.
Mestinya, pemerintah peka dengan kondisi para petani. Karena di saat perekonomian melambat, seharusnya mereka layak diberi insentif banyak, bukqn mengenakan PPN 10 persen.
“Jadi kalau pemerintah sedang menyelamatkan anggaran, justru sikap yang bijak adalah menyelamatkan petani,” ucap dia.
Apalagi dalam proyeksi dia, pungutan PPN ke petani tebu tak seignifkan untuk menambah pendapatan negara. Serta dalam pemungutannya juga akan kerepotan, karena ada resistensi dan polemik. Jadi kalau dipaksakan hanya menjadi kebijakan yang serba blunder.
“Memang dii satu sisi pemerintah sedang utak-atik sumber pendapatan negara, dengan intensifikasi PPN dan cukai, tapi jika kebijakan pengenaan pajak tak pada tempatnya, seperti PPN ke petani tebu itu akan membuat gaduh juga. Ini juga tak bagus,” pungkas Bhima. (akt)
