NUSANEWS, JAKARTA - Akan terasa tidak lazim jika Presiden Joko Widodo mencopot Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI di tengah jalan. Gatot dianggap tidak pernah melakukan kesalahan fatal yang membuatnya pantas diganti sebelum masa pensiun.
"Pergantian pejabat negara atau Panglima TNI atau Kapolri itu tidak lazim dilakukan di tengah jalan, kecuali ada kesalahan sangat fatal," tegas analis politik dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. Andriansyah, Msi, saat diwawancara redaksi beberapa saat lalu (Sabtu, 14/1).
Andri menilai, desakan kalangan pengamat politik agar presiden mencopot Gatot lebih beraroma kepentingan pihak yang merasa terancam kiprah Gatot. Padahal, selama ini Gatot sudah berperan besar membantu Presiden Jokowi mendinginkan suhu politik dan meredam kemarahan masyarakat kepada pemerintah.
"Kegiatan Panglima lebih banyak dianggap politis. Padahal, yang Gatot lakukan itu biasa saja dilakukan seorang Panglima, yaitu mendekatkan diri kepada rakyat. Itu memang kerjaan TNI. Apalagi, dalam situasi sekarang, agak susah mengandalkan Polri untuk mendekatkan diri ke rakyat," jelasnya.
Soal dugaan niat Jenderal Gatot bertarung di arena politik Pilpres 2019, menurut Andri hal itu tidak bisa dipastikan.
"Hanya Gatot dan Allah yang tahu itu," ucap pria yang menjabat Wakil Rektor itu.
Dia menyarankan, Presiden Jokowi tidak terhasut provokasi pihak tertentu untuk mengganti Panglima TNI di tengah jalan.
Yang sebaiknya dilakukan presiden malah mendukung kerja-kerja Gatot mendekatkan diri ke rakyat dalam posisinya sebagai Panglima TNI, karena pendekatan Gatot sangat membantu pemerintah menstabilkan situasi sosial politik.
"Lagipula, Jokowi sebagai pimpinan yang baik seharusnya mendukung anak buahnya lebih maju. Kalau Gatot disebut orang sebagai calon kompetitornya, Jokowi mendukung kompetitor itu untuk lebih baik. Itu kan ciri pemimpin yang ideal," ujar Andri. (rm)
