NUSANEWS, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid tidak menampik penerapan presidential treshold 20 persen menjadi salah satu penyebab yang menginiasi pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pertemuan bersejarah itu juga dibahas berbagai masalah bangsa dan negara.
"Banyak hal yang dibahas tentang masalah bangsa dan negara saat ini. Kami sepakat akan menjaga dan meningkatkan komunikasi dan silatirahmi di antara kami," ujar Sodik saat dihubungi melalui pesan singkat, Ahad (29/7).
Selain itu, Sodik juga tidak menampik pertemuan tersebut akan bermuara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Maka tidak menutup kemungkinan pula, koalisi Gerindra dan Demokrat untuk menantang Joko Widodo yang juga bakal kembali maju pada Pilpres 2019 nanti.
Tapi Sodik tidak ingin mengistilahkan jegal-menjegal. Mereka ingin bersaing secara maksimum tapi fair dan konstitusional pada Pilpres 2019 mendatang. "Dengan semangat maka tidak ada hal yang mustahil sampai kepada kesepakatan koaliasi dalam Pilpres," tutur Sodik.
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menolak adanya presidential threshold. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menilai presidential threshold bertentangan dengan undang-undang.
Ia mengatakan, memang benar pernah diuji dalam MK bahwa threshold bukan problem, tapi masalahnya penyelenggaraan pemilu 2019 dilakukan serentak antara pemilihan legislatif dan presiden. "Maka threshold hasil pemilu apa yang akan dijadikan landasan," kata Muzani beberapa waktu lalu. (rol)
