NUSANEWS, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa menerima setiap kritikan yang diberikan oleh mantan pemimpin Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini dikatakan Wakil Sekretaris Jenderai Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin.
Dia mengaku aneh apabila Jokowi tidak menerima kritikan yang diberikan oleh SBY. Padahal SBY dalam memberikan kritik untuk kemaslahatan bangsa Indonesia.
"Sebagai pemimpin yang cinta demokrasi, SBY tidak pernah sedikitpun anti terhadap kritik, sekalipun kritik itu keras bahkan kerap berlebihan," ujar Didi saat dihubungi, Sabtu (29/7).
Bahkan kata Didi, orang yang melakukan kritik berlebihan kepada SBY tidak pernah dituduh ingin makar. SBY selalu menerima setiap kritikan karena kritikan sifatnya untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik.
"Tidak seorangpun yang pernah dituduh makar hanya karena berbeda pandapat apalagi hanya kritik," katanya. Oleh sebab itu, jangan salahkan apabila banyak menanggap pemerintahan Jokowi dianggap otoriter.
Pasalnya contohnya sangat nyata seperti UU Pemilu yang sudah diketok palu mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidensial treshold sebesar 20 persen, kemudian adanya pihak yang dikriminalisasi dan dikeluarkannya Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas. Dimana pemerintah dapat membubarkan ormas tanpa adanya proses peradilan.
Dengan demikian, apabila pemerintahan yang cenderung otoriter ini dibiarkan, maka sama saja memadamkan semangat reformasi yang telah Indonesia dapatkan di tahun 1998 lalu.
"Presiden Jokowi hendaknya tidak anti terhadap kritik, bagaimanapun jangan anggap segala kehidupan sudah berjalan baik-baik saja tanpa perlu dikoreksi," pungkasnya.
Selumnya, SBY melakukan pertamuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kedua petinggi partai itu sepakat untuk bekerja sama mengawasi penguasa agar tidak melampaui batas. Hal ini dilakukan agar pemerintah tidak abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan. (jpg)
