NUSANEWS, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet kembali menyeruak. Salah satu yang harus dihapus adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam reshuffle kabinet mendatang.
Menurut pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, pos kementria itu sangat tak terasa manfaatnya karena menteri sektor eknonomi bekerja sendiri-sendiri.
“Cukup menteri-menterinya saja yang menangani. Tanpa koordinator tetap jalan,” ujarnya, Selasa (11/7/2017).
Emrus menyebut, kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi tak terlalu menggembirakan dari reshuffle jilid dua lalu.
Buktinya, pertumbuhan ekonomi belum tercapai, pembekakan utang luar negeri, hingga daya beli masyarakat yang terus menurun.
Meski ada Darmin Nasution sebagai Kemenko Perekonomian, tapi para menterinya malah bekerja sendiri-sendiri.
“Kinerja tim ekonomi tidak tinggi tapi juga tidak rendah sekali. Kalau dikasih nilai sekitar enam sampai tujuh,” beber Emrus.
Menurutnya, Jokowi perlu melibatkan pakar, ahli dan akademisi untuk meombak ulang komposisi tim ekonominya, terlebih masa pemerintahan tinggal dua tahun.
Hal itu dilakukan agar reshuffle yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang terukur.
“Mana menteri-menteri yang layak dipertahankan, dan mana yang harus diganti,” tegas Emrus yang juga direktur eksekutif Emrus Corner ini.
Reshuffle kabinet jilid tiga pertama kali disinggung Presiden Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 22 April lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah memasang target lima juta sertifikat tanah harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017.
Kemudian pada 2018 ditargetkan sebanyak tujuh juta sertifikat disusul sembilan juta sertifikat di tahun berikutnya untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, hingga tukang becak.
“Kalau tidak selesai, urusannya lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu,” jelas Jokowi. (ps)
