NUSANEWS, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendukung penuh kebijakan pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, seseorang boleh saja bersikap anti Pancasila tetapi jangan di Indonesia. Dia mengatakan, demokrasi tidak boleh seenaknya hingga dasar negara diperdebatkan.
"Silahkan saja orang anti Pancasila tapi jangan di Indonesia, hidupnya di Afganistan," ujarnya di sela halal bihalal dan Peringatan Hari Anak Nasional PP Muslimat NU di Kalibata, Jakarta (16/7).
Kiai Said mengungkapkan bahwa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang tidak melakukan teror di Indonesia, akan tetapi tidak menghormati dan menjadikan pancasila sebagai dasar pemikiran.
"Memang HTI tidak melakukan teror, tapi jelas tidak menghormati dan tidak menjadikan pancasila sebagai dasar pemikirannya," katanya.
Dia menambahkan, PBNU mengimbau masyarakat agar mencintai dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara yang sudah dimerdekakan, bukan hanya oleh para pahlawan tetapi juga para ulama.
"Kalau pak Yusril mau bela khalifah, khalifahnya siapa sih. Kalau sudah ada ditentukan A jadi khalifah yang melantik siapa, kriteria orang bisa jadi khalifah apa, ibu kotanya di mana," tegas Kiai Said. (rm)
