NUSANEWS, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (PERSIS), Jeje Zaenudin mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar aspirasi umat Islam dalam segala kebijakan pemerintah termasuk rencana penggunaan dana haji untuk investasi.
"Jangan sampai terkesan umat Islam hanya dituntut berkorban dengan jiwa dan harta untuk kepentingan pembangunan negara, tetapi di sisi lain mayoritas umat merasa kepentingan dan aspirasi mereka tidak dilayani secara serius oleh negara," tandas dia di Jakarta, Senin (31/07/2017).
"Maka dalam hal ini pemerintah juga harus mendengar apa aspirasi umat dan fatwa para ulamanya tentang penggunaan dana umat Islam itu," sambungnya.
Diingatkannya kembali, pemerintah harus memperhatikan prinsip hukum syariah dalam pengelolaan investasi dana haji dengan memperhatikan akad tabungan.
"Jika tabungannya Akad Wakalah artinya dititipkan dan dipercayakan kepada negara untuk dikelola, selama terjamin keamanannya sampai tiba waktu penggunaan oleh pemiliknya, maka bisa saja digunakan," ujarnya.
"Tetapi, jika akadnya hanya Wadhi'ah, titipan saja, tidak untuk digunakan apapun, maka tidak bisa digunakan kecuali ada persetujuan dari semua pemiliknya," pungkasnya.
Seperti diketahui, presiden Jokowi berkeinginan menginvestasikan dana haji.
Keinginan tersebut disampaikan Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017). (ts)
