NUSANEWS, JAKARTA - Wakil Rektor I Universitas Khairun Ternate, DR. M. Ridha Ajam, menilai pemerintah melakukan ketidakadilan apabila menaikkan tunjangan PNS dengan mengorbankan sejumlah program.
"Saya kira tidak adil kalau menaikkan tunjangan aparatnya, sementara programnya itu dikurangi. Menurut saya itu tidak logis di aspek tanggung jawab di birokrasi kita. Yang harus dilakukan adalah penguatan program kerja SKPD yang nantinya berefek positif pada kesejahteraan masyarakat,” seperti diberitakan Antaranews, Minggu (30/07/2017).
Akan tetapi, Ridha menyatakan rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diwacanakan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Redivasi Birokrasi (MenPan-RB) dari aspek kesejahteraan perlu didukung meskipun harus sewajarnya saja.
"Dari aspek kesejahteraan perlu didukung rencana pemerintah menaikkan tunjangan birokrasi, tetapi harus sewajarnya," katanya.
Ia menyatakan kenaikan itu harus berbanding lurus dengan kinerja aparatur negara, apalagi masyarakat menilai kinerja PNS belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
"Publik menilai kinerja birokrasi masih lemah, program yang dibuat belum 100 persen berpihak kepada masyarakat," katanya.
M. Ridha berpendapat, tunjangan birokrasi bisa dinaikkan jika kinerjanya sudah terukur, dan program kerja SKPD betul-betul menyentuh pada kepentingan masyarakat.
"Parameter ini yang harus jadi rujukan DPRD dan Kepala Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Kalau itu tidak dilakukan sebaiknya ditunda," katanya. (jpg)
