NUSANEWS - Sekjen PDIP Hasto Krisitiyanto yang meminta Partai Demokrat (PD) untuk menjelaskan akar permasalahan korupsi e-KTP. Sebab, Partai Demokrat adalah partai penguasa ketika itu. Gamawan Fauzi yang menjabat Menteri Dalam Negeri ketika itu dianggap PDIP mengetahui akar masalah korupsi e-KTP.
Menanggapi hal itu, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik mengatakan, tidak benar jika partainya mengetahui akar permasalahan korupsi e-KTP. Terlebih, lanjut dia, Gawaman sendiri selaku Mendagri ketika itu sudah memberikan keterangan secara gamblang kepada KPK.
“Jadi jawaban saya singkat saja, jangan melodramatik dan membiasakan diri melempar kesalahan pada orang lain. Hadapi dan patuhi proses hukum,” katanya saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Kamis (22/3).
 |
| Ketua Umum Partai Demokrat, SBY (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) |
Lebih lanjut, Rahlan menjelaskan, ketika proyek e-KTP berlangsung, Ketua Umum Partai Demokrat itu dijabat oleh Anas Urbaningrum. Sehingga, tidak benar jika SBY dianggap mengetahui akar masalah dari proyek e-KTP.
“Saat itu Ketua Umum Partai adalah Anas Urbaningrum, bukan Pak SBY. Dan presiden tidak mengurusi masalah teknis,” tuturnya.
Dia menambahkan, SBY sebagai presiden ketika itu juga tidak mencampur aduk persoalan terkait organisasi partai dengan kebijakan pemerintah. Sehingga, menurut dia, Demokrat sama sekali tidak mengetahui akar masalah dari korupsi e-KTP.
“Sehingga, tidak ada hubungan dengan Partai Demokrat. Presiden SBY memisahkan dengan ketat masalah pengelolaan partai dari pembuatan kebijakan pemerintah. Partai hanya berperan di DPR,” tutupnya.
SUMBER
