NUSANEWS - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menunjukkan keprihatinannya atas terjadinya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, sejak beberapa tahun belakangan. Bamsoet, sapaan akrabnya, menilai jika negara-negara di ASEAN tidak dapat berbuat sesuatu untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut, masa depan ekonomi kawasan dapat terancam.
“Apabila konflik di Rakhine terus terjadi, dan tidak ada penyelesaian konkret bagi etnis Rohingya, masa depan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang stabil, damai dan terbuka tentu saja akan terancam,” tegas Bamsoet dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Vietnam, Turki, Argentina, Sudan dan Delegasi ASEAN+3 , di sela-sela sidang Inter Parliement Union (IPU) ke-138 di Jenewa, Swiss, Minggu (25/03/2018).
Bamsoet menyerukan anggota ASEAN+3 yang juga anggota IPU selalu kompak dan bersikap kritis terhadap apa yang telah terjadi di kawasan ASEAN. Segala persoalan yang terjadi, apalagi menyangkut masalah kemanusiaan harus cepat ditanggapi bersama.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan diperlukan kekuatan politik untuk menyelesaikan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Oleh karena itu, dibutuhkan peran negara-negara Asean termasuk Indonesia sebagai negara pemimpin di kawasan.
“Salah satu yang ditunggu adalah peran Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan juga leader di ASEAN, saya kira harus betul-betul serius menanggapi persoalan ini,” ungkap Fadli di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Sepulangnya dari kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh, Fadli menerima kunjungan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Major General Asmar Kabir dan Indonesian Humanitarian Alliance di Gedung DPR RI, Senayan, Jumat (22/12). Dia menyayangkan ASEAN belum berfungsi dengan baik dalam menangani kasus Rohingya. Bahkan, Asean dinilai cenderung menutup mata karena adanya sistem konsensus.
Menurutnya, Indonesia sebagai pemimpin di Asean harus mampu memainkan perannya dalam melakukan diplomasi terkait penyelesaian konflik Rohingya secara permanen.
“Kita harap pemerintah bisa terus mengupayakan suatu usaha diplomatik di wilayah Asia Tenggara. Kita tahu bahwa sampai sejauh ini Asean tidak berfungsi dengan baik, di dalam menangani persoalan Rohingya. Sangat disayangkan, karena ini terjadi di depan mata kita,” papar Fadli.
Politisi dari F-Gerindra ini mengingatkan, MoU antara Bangladesh dengan Myanmar untuk pengembalian pengungsi Rohingya (repatriasi) dapat dilaksanakan dan diawasi dari lembaga-lembaga independen untuk menjamin pemerintah Myanmar memberikan keamanan etnis Rohingya.
“Ini sudah menjadi suatu masalah dunia karena Bangladesh menerima lebih dari 1 juta pengungsi dan masih akan terus bertambah. Ironinya, 500.000 di antaranya adalah anak-anak dan 30.000 anak sudah menjadi yatim piatu, sehingga ini menjadi masalah bermasalah,” sambungnya.
Politisi dari dapil Jabar V ini menuturkan, saat ini para pengungsi yang berada di Kutupalong, Cox’s Bazar, Bangladesh membutuhkan perhatian khusus karena maraknya pengungsi terjangkit wabah penyakit (epidemi).
Sebagai informasi, lokasi pengungsian Cox’s Bazar mencapai 3.000 hektare dan menjadi tempat pengungsi terluas di dunia. Dari pantauan di lokasi ada beberapa organisasi kemanusiaan Indonesia yang sudah turut aktif berperan memberikan bantuan.
SUMBER
