NUSANEWS - Partai Golkar, PDIP dan NasDem secara tegas tidak membuka peluang untuk mengusung Gubernur NTB Zainul Majdi pada pilpres 2019 nanti. Pasalnya, mereka lebih memilih ketua umum masing-masing. Berbeda dengan Partai Gerindra yang membuka peluang untuk Zainul Majdi, yang juga dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB).
Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, partainya takkan goyah dalam mencalonkan Jokowi pada pemilu 2019 mendatang. Saat ini justru sudah memasuki tahap seleksi calon wakil presiden (cawapres) untuk Jokowi.
Menurut dia, nama-nama yang dianggap cukup potensial mendampingi Jokowi perlu diwacanakan dan diinventarisir semuanya, termasuk AHY. Golkar juga akan mendorong kadernya sendiri untuk menjadi cawapres Jokowi.
"khususnya ketua umum kami, Airlangga Hartarto sebagai cawapres Pak Jokowi," kata Doli lagi.
Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya sudah final mengusung Jokowi. PDIP pun membuka peluang bagi politikus atau bukan untuk calon pendamping Jokowi di pilpres 2019.
“PDIP membuka ruang untuk figur, baik dari partai maupun dari luar partai," kata Hasto kepada INDOPOS di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (14/3).
Menurut dia, sejauh ini tidak ada dikotomi yang mengharuskan Jokowi memilih calon dari partai atau bukan. Yang terpenting, calon wakil presiden untuk Jokowi dalam pilpres 2019, harus pemimpin yang berdedikasi dan mempunyai komitmen yang sama.
Jokowi, sebutnya, membutuhkan pendamping yang harus bergerak ke bawah serta memahami rakyat yang dipimpinnya. PDIP, tidak mempermasalahkan calon wakil presiden Jokowi berasal partai atau bukan.
“Yang penting punya kualitas yang baik," tandasnya.
Hasto berpendapat, cawapres yang berasal dari partai ada penangung jawabnya. Jika mengusung cawapres dari partai lain, kekuatan kolektifnya akan menjadi kekuatan riil.
Sedangkan Politisi NasDem, Kisman Latumakulita berpendapat yang sama. Dia menyatakan, ketimbang mencalonkan TGB, justru lebih layak sebagai cawapres mendampingi Jokowi adalah Surya Paloh, Ketua Umum NasDem.
Menurutnya, Paloh merupakan putra terbaik bangsa dan sosok paling cocok dibanding semua ketua umum partai politik (parpol) yang berkoalisi dengan pemerintah.
"Dari semua ketum parpol yang tergabung di dalam koalisi Pemerintah Jokowi-JK (Jusuf Kalla, red) sekarang, Surya Paloh adalah figur yang paling pas," ujar Kisman, kemarin.
Kisman menilai, figur Paloh memiliki kriteria yang dibutuhkan Jokowi dalam memperebutkan kembali kursi RI 1 pada pilpres 2019.
"Pak Paloh pantas dan layak mendampingi Jokowi sebagai cawapres," tegas Kisman.
Ia mengklaim, pemimpin partainya itu memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki ketum parpol pendukung pemerintah lainnya, maupun nama tokoh besar yang juga bermunculan dan coba disandingkan dengan Jokowi.
Terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii memastikan tidak ada perbedaan pendapat di internal partainya untuk mencalonkan sang Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai capres 2019.
"Saya hanya mengatakan Pak Prabowo akan menjadi calon presiden, yes. Itu di internal Partai Gerindra, tidak ada perbedaan pendapat," tukasnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (14/3).
Soal koalisi, Syafii meyakini, dalam politik masih sangat cair. Menurut dia, partai politik yang sudah mendukung pasangan tertentu, dalam perjalanannya bisa berubah.
Syafii mencontokan di pilkada Sumatera Utara. Saat itu, Partai Golkar dan Partai NasDem, sudah mendukung petahana. "Namun di perjalanan menarik dukungan dan malah memberikan dukungan kepada Edy Rahmayadi," ujarnya.
Karena itu, dia menegaskan, koalisi untuk pencalonan presiden masih sangat cair. "Semuanya mungkin," tandasnya.
Bahkan, kata Syafii, siapa pun bisa saja berpeluang menjadi cawapres Prabowo. Dia lantas menyebut nama seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGB Zainul Madji.
Maksimal Kerja sebagai Gubernur
Lantas, apa komentar TGB Zainul Madjid mengenai namanya yang belakangan ini disebut-sebut mulai diperhitungkan, baik sebagai calon presiden maupun wakil presiden.
TGB yang dihubungi INDOPOS Rabu (14/3) mengatakan, secara spesifik pencapresan untuk dirinya itu masih terlalu jauh. Untuk sekarang ini, Gubernur NTB tersebut masih fokus melakukan aktivitasnya yang merupakan bagian dari dakwah kebangsaan dan keislaman. Kemudian, ketika dalam momentum dakwah tersebut banyak yang menginginkannya menjadi capres maupun cawapres, menurut TGB, merupakan sebuah kehormatan.
"Artinya ada kepercayaan, harapan yang itu baik bagi republik," ucap dia.
TGB menegaskan, tidak menampik atas banyaknya pihak yang menginginkan ia maju dalam pilpres 2019. Akan tetapi, untuk menuju pencapresan, ia mengaku tak terlalu banyak memikirkannya.
"Kita lihat saja ke depan. Allah kan sudah menetapkan segala sesuatu. kita sudah punya takdir," ungkapnya.
Terus terang, sambung TGB, masalah pencalonan itu merupakan domain parpol. Ia pun enggan berspekulasi seperti apa alurnya. Saat ini, ia menegaskan, belum ada parpol yang meminangnya.
"Kita lihat kedepan, semua manusia sudah punya taqdirnya, bagian dari kita adalah ikhtiar yang terbaik untuk republic. Mengisi hari kita dengan hal produktif yang secara nyata kemanfataannya," pungkasnya.
SUMBER
