NUSANEWS - Mantan Ketum Golkar Setya Novanto menyebut sejumlah nama politikus PDI Perjuangan dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP. Dalam sidang Kamis (22/3), Setnov menyebut nama Puan Maharani hingga Seskab Pramono Anung. Ganjar Pranowo dan Olly Dondokambey juga disebut diberi uang aliran e-KTP.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku bingung mengapa partainya dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebab, saat proyek tersebut dirancang dan kemudian disahkan, posisi PDIP adalah partai oposisi dan tidak berada di dalam pemerintahan.
Hasto menilai justru Gamawan Fauzi yang harus menjelaskan seluruh duduk masalah terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.
"PDIP berpendapat bahwa Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi eKTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat," ujar Hasto dalam keterangan yang diterima kumparan (kumparan.com), Kamis (22/3).
Gamawan harus menjelaskan seluruh permasalah ini kepada rakyat sebab pemerintahan yang berkuasa saat itu, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan slogan "Katakan Tidak pada Korupsi."
"Dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi terjadi. Tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP," lanjut dia.
Hasto menyebut ada semacam upaya untuk membawa persoalan ini menjadi tanggung jawab PDIP.
 |
| Pramono Anung dan Puan Maharani (Foto: Yudistira Amsal, Garin Gustavian/kumparan) |
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," ujarnya.
Hasto menjelaskan posisi politik PDIP selama 10 tahun pemerintahan SBY berada di luar pemerintahan. Bahkan tidak ada representasi menteri PDIP di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun.
"Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun," lanjut dia.
SUMBER
