NUSANEWS - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan adanya perubahan nomenklatur atau tata nama sejumlah kementerian. Menurut Ketua Umum PSI Grace Natalie, perubahan nama itu dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan koordinasi kerja, serta lebih memfokuskan kerja kementerian dengan kebutuhan saat ini.
"Karena ada sejumlah kementerian yang kita pikir bisa efektif bekerja, koordinasinya lebih baik ketika ada perubahan tadi. Dengan format yang baru," kata Grace di Kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (26/3).
Sebanyak tujuh nama usulan perubahan nomenklatur kementerian, antara lain menjadi Kementerian Komunikasi, Informatika, dan Big Data (yang sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika), Kementerian UKM, Ekonomi Kreatif, Startup dan Pemuda (sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM), Kementerian Infrastruktur, Agraria, Tata Ruang dan BPN (sebelumnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang).
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim (sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Kementerian Sosial dan Mitigasi Bencana (sebelumnya Kementerian Sosial), Kementerian Kesetaraan Gender, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), serta Kementerian Olahraga (sebelumnya Kementerian Pemuda dan Olahraga).
"Jadi lebih kepada agar kolaborasi atau kesinambungan kerja antar kementerian lebih baik. Mungkin ada berbagai bidang yang bisa terintegrasi lebih baik ketika disatukan," lanjut Grace.
Ia mencontohkan alasan mengapa Kemenpora dipisahkan antara 'Pemuda' dan 'Olahraga'. Grace melihat bahwa 'Pemuda' saat ini tidak hanya sekadar olahraga fisik, tetapi juga berkembang mengikuti era digital. Banyak pemuda-pemudi yang concern dengan hal itu dan dapat membuat bisnis berbasis digital, sehingga 'Pemuda' dipindahkan menjadi Kementerian UKM, Ekonomi Kreatif, Startup dan Pemuda.
Sedangkan 'Olahraga' dipisahkan sendiri dengan harapan Kementerian Olahraga dapat fokus pada prestasi olahraga Indonesia dan menyelesaikan problematikanya sendiri.
"Karena olahraga juga punya berbagai dimensi kan. Terkait dengan prestasi, pembibitan, bagaimana menjaga para atlet ini sudah tidak lagi di usia yang prima untuk kerja lapangan. Jadi (Kementerian) Olahraga saja deh. Kita fokus mengurus prestasi Indonesia di dunia internasional dan nasional," ucapnya.
Sejken PSI Raja Juli Antoni menambahkan, pihaknya belum memiliki posisi untuk dapat memutuskan kementerian mana yang harus dibubarkan atau digabung untuk membuat kabinet Jokowi nantinya lebih ramping.
"Kami masih maksimum 34 kementerian sesuai undang-undang, kami belum bisa bicara apa yang bisa dipangkas karena nomenklatur masih ideal," tutup Toni.
SUMBER
