NUSANEWS - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi Merdeka Seratus Persen (Derap) akan menggelar aksi simpatik menabur garam di depan Istana Negara, Senin (26/3).
Jubir Derap Amos H menjelaskan aksi tabur garam yang dilakukan pihaknya untuk mengingatkan pemerintah terkait program swasembada garam tidak berjalan.
Pemerintah sejauh ini memilih kebijakan impor garam dibanding membuat rencana kerja peningkatan garam lokal melalui petani.
"Jika pemerintah mempunyai political will seharusnya mendorong petani garam meningkatkan kualitas dan menggenjot produksi melalui program penambahan lahan garam baru," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi.
Amos menilai sejauh ini, program prioritas ketahanan pangan Jokowi tidak dijalankan oleh para menterinya.
Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan yang sangat signifikan terkait kuota impor garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Hasil pengecekan KKP kuota kebutuhan garam untuk industri hanya 2,17 juta ton. Namun Kemenperin kebutuhan garam industri 3,7 juta ton yang berujung penetapan sebagai kuota impor garam oleh Kementerian Koordinator Ekonomi.
Amos menilai, swasembada garam bakal mustahil terjadi jika pejabat negara bermental calo untuk mengolkan dan melindungi kepentingan bisnis para mafia atau pengusaha meraup untung dari kegiatan impor garam industri.
Ia meminta Jokowi menunda Pemberlakuan PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kuota Impor Garam sebelum mendapatkan angka valid kebutuhan garam industri.
"Artinya, terjadi lonjakan sekitar 42 persen dibandingkan dari realisasi impor garam industri pada 2017 lalu yang mencapai 2,6 juta ton. Kemenperin beralasan lonjakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekspansi industri selama 2018," ujarnya.
Lebih jauh, Amos menduga lolosnya kebijakan impor garam sebagai uji coba untuk meloloskan impor pangan lainnya, seperti sapi, beras, kedelai. Hal ini merupakan kebohongan publik yang dilakukan pemerintah.
"Sebagai rakyat yang sadar kami akan terus melakukan penggalangan massa dan sosialisasi ke masyarakat untuk terbentuknya kekuatan rakyat dalam menolak impor garam hasil kebijakan Kemenperin," ujarnya.
SUMBER
