NUSANEWS - Mayoritas parpol menolak mengusung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizie Shihab sebagai calon presiden. Namun, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru menyatakan ketertarikannya.
"PAN tertarik dengan figur Habib Rizieq. Seorang ulama, yang cinta Islam dan cinta Indonesia, jujur, dan dapat dipercaya," ujar Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, kepada wartawan, Rabu (30/5).
"Tetapi apakah Habib Rizieq mempunyai niat, mempersiapkan diri dan berkeinginan menjadi calon presiden?," ucap Viva sedikit penasaran.
Senada, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera juga mengaku, PKS belum menyatakan sikap secara resmi untuk pilpres 2019 dan membuka opsi membawa nama Habib Rizieq ke Majelis Syuro untuk dibahas. "Kemungkinan selalu ada," ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/5).
Mardani mengapresiasi wacana pencapresan Habib Rizieq. Menurut Mardani, semua tokoh bangsa layak menjadi pemimpin, termasuk Habib Rizieq yang dipandangnya demikian.
"Apresiasi rekomendasi PA 212. Semua tokoh terbaik bangsa punya hak diusulkan menjadi pemimpin bangsa. Langkah selanjutnya membangun komunikasi dengan parpol," ucap Mardani.
Mardani menegaskan sikap PKS terkait pilpres 2019 masih cair. Semua usulan, termasuk pencapresan Habib Rizieq, kata Mardani, akan ditampung PKS. Meski demikian, PKS masih fokus menjadikan satu dari sembilan kader internal sebagai capres/cawapres 2019.
"PKS terbuka dengan usulan dari publik. Posisi sekarang PKS masih mengajukan 9 kadernya. Tapi PKS punya hubungan baik dengan kawan-kawan dari gerakan 212 dan yang lainnya," ucap Mardani.
Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menyatakan, silahkan saja PKS mengusung Habib Rizieq, Gerindra sampai saat ini tetap mendukung Prabowo maju di pilpres 2019 sebagai calon presiden.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DDPR RI itu, wacana boleh-boleh saja dilakukan. Yang jelas Partai Gerindra sudah mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres 2019.
“Silakan PKS. Kalau kami sudah tetapkan Prabowo capres. Masa saya sebagai kader partai ngomong membuka peluang itu pada kader lain,” kata Desmond di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (30/5).
Lebih lanjut Desmond juga mengatakan, kalau untuk posisi wakil presiden (wwapres) mungkin dan bisa saja terjadi. Namun, capres Gerindra adalah Prabowo. “Tapi, wapres ya silakan saja Pak Prabowo memilih,” katanya.
Desmon memastikan, selama ini di internal Partai Gerindra tidak ada yang menyuarakan Rizieq. Semua kader patuh kepada putusan partai yang mengusung Prabowo. “Saya kader partai yang patuh pada perintah partai, karena saya juga adalah pimpinan partai,” ungkap Desmond.
Namun, Desmon juga menyatakan, siapa pun termasuk Rizieq punya hak mencalonkan diri. “Masa saya potong kan (haknya, red), tidak mungkin,” pungkasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik juga menyoroti munculnya nama Rizieq Shihab. "Tiba-tiba ada orang yang bernama Habib Rizieq yang terpidana dua kali di zaman Pak SBY (Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, red) sekarang ada di kepala orang menjadi capres," ujar Rachland, kemarin.
Rachland menilai munculnya nama tersebut merupakan anomali tersendiri yang membuat seorang tokoh ormas keagamaan didukung menjadi tokoh politik. Padahal, pada era Susilo Bambang Yudhoyono, Rizieq Shihab tak pernah dianggap sebagai tokoh politik.
Rachland melihat ada sejumlah masalah dalam kebinekaan pada era Presiden Joko Widodo. Menurut dia, berbagai kontestasi politik seperti pilkada DKI Jakarta 2017, isu penistaan agama, hingga rangkaian aksi yang dilakukan sejumlah ormas Islam mendorong orang-orang di ormas keagamaan menjadi tokoh politik baru.
Padahal, Rachland mengingatkan, agenda restorasi sosial Indonesia dengan memperkuat kebinekaan merupakan salah satu agenda Nawacita Jokowi-JK. "Ada perbedaan zaman Pak SBY low intencity conflict, disimpan. Di zaman Pak Jokowi ini yang ditujukan menjaga kebinekaan justru sebaliknya. Saya melihat ada satu konsekuensi belakangan makin menguat," kata dia.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai menjadi capres adalah hak seseorang. Namun, ia mengingatkan ada syarat dukungan partai politik untuk bisa menjadi capres. "Ya itu hak politik seseorang tapi kan ada syarat partai yang harus mendukung, partainya yang belum ada," ujar Cak Imin.
Namun, Cak Imin tak berkomentar lebih jauh soal peluang Rizieq sebagai capres. "PKB takan mengusung," tandasnya.
Politikus Golkar, Ali Mochtar Ngabalin menyarankan PA 212 memakai PAN sebagai kendaraan politik capres-capresnya.
"Sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai murid boleh. Saya ingin mengatakan bahwa Persaudaraan 212 bukan partai politik. Karena itu pakailah partai Pak Amien saja," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/5).
Ngabalin yang juga alumni aksi 212 meminta PA 212 tidak disusupi kepentingan politik. "Organisasi itu saya ikut memiliki. Sebagai ketum badan mubalig seluruh Indonesia. Saya hadir dalam musyawarah, dalam mengubah dari presidium 212 menjadi persaudaraan 212. Jadi, pakailah partai politik. Jangan organisasi," ucap Ngabalin.
SUMBER
