NUSANEWS - Ketua Majelis perkumpulan aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat kembali menagih janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) semasa kampanye Pilpres 2014.
Hal itu menyusul disetujuinya pengajuan pinjaman 300 juta dolar Amerika Serikat untuk Indonesia oleh Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia.
Pinjaman ini untuk meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan dan menarik investasi swasta ke Indonesia.
"Pemimpin yang hebat itu harus satu kata dengan perbuatannya. Pada saat kampanye Pilpres 2014 salah satu janji Jokowi adalah menolak hutang luar negeri. Rekam digital soal menolak hutang luar negeri masih bisa dibaca hingga kini. Tapi Jokowi terus melanggar janjinya sendiri," ujar Syafti saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/6).
Syafti menilai pemimpin yang ingkar janji tidak akan dipilih rakyat lagi. Sebab utang luar negeri selama ini bukanlah untuk memperbaiki ekonomi bangsa. Yang ada, ekonomi rakyat malah semakin susah karena harus membayar pajak yang besar agar pemerintah mampu mencicil utang.
"Hutang yang dilakukan Jokowi ini akan menambah beban rakyat," pungkasnya.
SUMBER
