logo
×

Selasa, 03 Juli 2018

Gubernur BI: Rupiah Anjlok akibat Ekonomi Riba

Gubernur BI: Rupiah Anjlok akibat Ekonomi Riba

NUSANEWS - Nilai rupiah terus mengalami pelemahan hingga mencapai Rp14.394 per dolar AS. Situasi ini dianggap sebagai akibat dari sistem ekonomi ribawi dan jawaban untuk situasi seperti ini adalah ekonomi syariah. Keterangan tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

“Saya merasa yakin, (gangguan stabilitas) ini juga bagian dari ekonomi yang riba,” kata Perry dalam acara halal bil halal dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Jumat malam (29/6/2018).

Ia mengatakan peningkatan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate” 50 basis poin (bps) dilakukan untuk mengatasi serangan spekulasi dari global yang membuat stabilitas nilai tukar rupiah terganggu.

“Kalau bisa membuat ekonomi syariah makin maju di Indonesia, mestinya kebutuhan untuk melakukan intervensi atau menaikkan suku bunga bisa dikurangi,” ujar dia.

Perry mengatakan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) harus mampu menjalankan strategi nasional pengembangan ekonomi keuangan syariah sebagai arus baru pengembangan ekonomi di Indonesia. Ia juga mengajak semua pihak untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam perekonomian syariah.

Ia menyoroti banyaknya negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam namun sudah ekonomi syariahnya lebih maju dari Indonesia, misalnya Thailand dan Australia lewat industri makanan halalnya.

Langkah yang bisa dilakukan terkait strategi nasional tersebut antara lain memajukan industri ekonomi halal dalam suatu jejaring yang terus berkembang, baik melalui basis pesantren atau asosiasi pengusaha.

Kemudian, Perry juga mengatakan mengenai perlunya pengembangan perbankan dan keuangan syariah sekaligus instrumen keuangan syariah.

“Juga pengembangan riset, edukasi, wirausaha, dan kampanye halallifestyle di Indonesia,” demikian Perry.

SUMBER
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: