NUSANEWS - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) harusnya tidak tinggal diam dengan kasus tercecernya sekarung KTP berbasis elektronik (KTP-el) di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dan sejumlah warga negara asing yang memiliki KTP-el asli tapi palsu (ASPAL).
Pengamat militer, Rizal Darma Putra menegaskan, harusnya, kasus tersebut dijadikan sebagai temuan awal untuk mendalami kasus yang mungkin saja lebih besar, yakni agenda asing dalam ajang Pilpres 2019.
"Ini suatu temuan yang harus dilakukan penyelidikan, baik itu oleh aparat kepolisian maupun intelijen karena sudah menyangkut kemungkinan pihak asing mempengaruhi bilamana ini dikaitkan dengan Pemilu," katanya dalam acara Ngopi Ngerumpi bertajuk 'Mengurai Tantangan Tatangan Ketahanan Nasional Menjelang Pemilu 2019' di Jalan Veteran 1 No. 33, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/7).
Perlu diketahui, beberapa waktu lalu ditemukan adanya banyak KTP aspal yang digunakan oleh warga negara asing (WNA). Salah satunya yakni Lin Chuan Hui, 24 tahun, warga negara China yang membayar Rp 8 juta untuk mendapatkan paket yang terdiri atas kartu keluarga, KTP-el dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dan akta kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat.
"Kalau misalnya di KTP-el ditemukan ada nama-nama warga negara asing, bukan warga negara Indonesia, tentu ini merupakan suatu tindak kriminal. Apakah ini ada kaitannya dengan Pemilu, apakah ini ada kaitannya dengan asing mempengaruhi Pemilu, itu tugas intelijen. BIN," jelas Rizal.
Masalahnya yakni netralitas pihak kepolisian maupun BIN yang harusnya bertugas melindungi negara dan masyarakat, bukan malah rezim tertentu demi kepentingan asing.
"Persoalannya apakah kepolisian maupun intelijen netral atau malah merupakan bagian dari strategi mengamankan suatu rezim," pungkas Rizal.
SUMBER
