NUSANEWS - FENOMENA politisi kutu loncat atau berpindah-pindah partai politik (parpol) menjelang pemilihan umum (pemilu) kembali marak.
Politisi kutu loncat atau berpindah parpol biasanya karena bermasalah di parpol sebelumnya sementara politisi tersebut masih terus ingin berkarier dalam politik.
Politisi kutu loncat tidak hanya mengejar jabatan di eksekutif melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) tetapi atau ingin meraih kursi di lembaga legislatif melalui pemilu seperti menjelang Pemilu 2019 ini.
Guru besar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris mengaku prihatin atas fenomena politisi kutu loncat tersebut.
Menurut Syamsuddin Haris, fenomena politisi pindah parpol akan berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Para politisi kutu loncat ini biasanya sekadar mengejar kepentingan mereka sendiri.
"Rakyat akhirnya hanyalah nonfaktor dlm proses politik. Suara rakyat dicari saat pemilu & pilkada tapi setelah itu dicampakkan," tulis Syamsuddin Haris di akun twitternya.
Fenomena ini sekaligus menunjukkan ironi demokrasi di Indonesia yang baru sebatas demokrasi prosedural.
Simak status Syamsuddin Haris berikut ini.
Fenomena pindah partai berdampak buruk bagi demokrasi krn yg dikejar politisi sekadar kepentingan mereka sendiri. Rakyat akhirnya hanyalah nonfaktor dlm proses politik. Suara rakyat dicari saat pemilu & pilkada tapi setelah itu dicampakkan. Itulah ironi demokrasi prosedural.— Syamsuddin Haris (@sy_haris) 19 Juli 2018
Syamsuddin Haris menjelaskan, paling tidak ada 4 faktor yang menyebabkan munculnya fenomena politisi pindah parpol --biasa disebut oleh beberapa kalangan dengan istilah kutu loncat-- tersebut.
Keempat faktor penyebab politisi pindah parpol yaitu:
1. Tidak Ada Parpol Ideologis.
Tidak adanya parpol ideologis menyebabkan para politisi tersebut tidak memiliki beban moral jika harus loncar dari satu parpol ke parpol yang lainnya.
2. Tidak Ada Standar Etik.
Para politisi tidak diikat oleh sebuah standar etik yang ditetapkan oleh partai politik atau organisasi parpol.
Karena tidak ada standar etik di masing-masing parpol, sehingga politisi merasa tidak terikat dan bisa pindah parpol kapan saja.
3. Pragmatisme Merajalela.
Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis, demikian wikipedia.
Blog unnes.ac.id menulis, pragmatisme berasal dari kata pragma (bahasa Yunani) yang berarti tindakan, perbuatan.
Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis.
Aliran ini bersedia menerima segala sesutau, asal saja hanya membawa akibat praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran mistis semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah “manfaat bagi hidup praktis”.
Menurut Syamsuddin Haris, pragmatisme yang merajalela sehingga politik hanya berorientasi kepada kekuasaan.
4. Adanya Konflik.
Konflik dimaksud adalah konflik personal masing-masing politisi.
Konflik bisa antarpolitisi dalam satu partai politik maupun antara polisiti dengan parpol sebelumnya.
Faktor pindah partai: 1. Partai2 kita tdk ideologis shgg politisi tdk punya beban moral jk pindah parpol; 2. Tdk ada standar etik yg mengikat politisi & partai shgg se-olah2 sah2 saja; 3. Pragmatisme yg merajalela shgg politik hanya kekuasaan; 4. Konflik personal masing2 politisi— Syamsuddin Haris (@sy_haris) 19 Juli 2018
Nama-nama Politisi Pindah Parpol
Pendapat Syamsuddin Haris tentu bersifat umum dan bisa digunakan untuk membedah peristiwa yang melatari berpindahnya seorang politisi dari satu parpol ke parpol lain.
Beberapa politisi yang sering berpindah-pindah partai politik antara lain Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok kini mendem di Rumah Tahanan (Rutan) di Mako Brimob karena menjadi nara pidana kasus penistaan agama sehingga tidak bisa menjadi caleg pada Pemilu 2019.
Ahok dalam kariernya didunia politik paling tidak telah menjadi politisi di tiga parpol.
Bahkan di akhir masa pemerintahan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, dia disebut-sebut akan masuk ke PDI Perjuangan setelah keluar dari Partai Gerindra.
Keluarnya Ahok dari Partai Gerindra karena konflik dengan kebijakan parpol atau petinggi di parpol tersebut. Fenomena ini tentu sesuai dengan pendapat nomor 4 yang dikemukakan Prof Syamsuddin Haris.
Saat itu, Ahok yang masih menjawab sebagai Wagub DKI Jakarta, menolak kebijakan Partai Gerindra yang menyetujui pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD sebagaimana tercantum dalam perubahan UU Pemerintah Daerah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, yang menyebut Ahok sebagai politisi kutu loncat karena gampang pindah-pindah parpol.
Sebelumnya Ahok adalah kader Partai Indonesia Baru (Partai PIB) yang didirikan oleh ekonomi Syahrir. Ahok menjadi Ketua DPC PIB Belitung Timur 2004-2009.
PIB yang telah mengantarkan Ahok menjadi anggota DPRD dan Bupati di Belitung Timur, kemudian ia tinggalkan.
Tahun 2006 ia mengikuti Pilkada Provinsi Bangka Belitung dan ia gagal menjadi gubernur.
Ahok bergabung dengan Partai Golkar dan mencalonkan diri menjadi anggota DPR pada Pemilu 2009.
Ketika Pilkada DKI Jakarta digelar tahun 2012, Ahok kemudian keluar dari Partai Golkar yang mengusung Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.
Ahok pilih pindah partai ke Partai Gerindra dan berpasangandengan Joko Widodo memenangi Pilkada DKI 2012.
Ahok hanya tertawa mengomentar pendapat Fadli Zon yang menyebutnya sebagai politisi kutu loncat.
"Hehehe. Kalau kutu loncat enggak ada yang mau nampung. Gitu aja ya," kata Ahok, di Tzu Chi Center, Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jakarta Utara, sebagaimana ditulis Wartakotalive.com, Minggu (31/5/2015).
Politisi lain di tingkat Jakarta yang juga pindah-pindah parpol adalah Inggard Joshua.
Inggard sebelumnya adalah pimpinan Partai Golkar DKI Jakarta.
Dia pernah menjadi anggota DPRD DKI dari partai pohon beringin tersebut
Tapi pada Pemilu 2014, Inggar Joshua bergabung dengan Partai Nasdem dan kembali terpilih menjadi anggota DPRD DKI 2004-2019.
Kini Inggar Joshua telah keluar dari Partai Nasdem dan disebut-sebut pindah ke Partai Gerindra.
Inggard juga terlibat konflik dengan Partai Nasdem dan petinggi partai tersebut. Dia menolak keputusan partai yang mendukung Ahok pada Pilkada DKI 2017.
Polisiti yang pindah parpol lainnya karena terlibat konflik adalah Abraham Lunggana atau biasa disebut Haji Lulung.
Lulung adalah politisi PPP. Dia menjadi Ketua DPW PPP DKI Jakarta dan kini menjadi Wakil Ketua DPRD DKI karena diusung oleh PPP pada Pemilu 2014.
Lulung juga terlihat konflik dengan pimpinan PPP. Saat Pilkada DKI 2017, PPP mendukung Ahok, tetapi Lulung memilih mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Lulung kini tercatat sebagai Caleg Partai Amanat Nasional untuk kursi DPR RI pada Pemilu 2019.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi mengatakan, rencana Abraham Lunggana alias Haji Lulung hengkang dari PPP ke partai politik lain sebenarnya bukanlah hal yang baru.
"Apabila Lulung pindah partai, sebenarnya juga bukan sesuatu yang baru, karena itu cuma pengulangan sejarah saja," ujar Baidowi melalui pesan singkat, Selasa (19/6/2018) seperti dikutip tribunnews.com.
Sebab, sebelum menjadi kader PPP, Lulung diketahui pernah menjadi calon legislatif dari partai politik lain dalam Pilkada 2004.
Sayangnya, ia tak terpilih. Ketika ia masuk menjadi kader PPP, Lulung malah terpilih menjadi anggota legislatif dalam Pilkada 2009.
Saat menjadi kader PPP, kariernya justru moncer. Ia menjadi pimpinan DPRD DKI Jakarta melalui PPP. Oleh sebab itu, Baidowi berpendapat, apabila Lulung benar-benar ingin pindah ke partai politik lain, maka lebih baik segera mengundurkan diri terlebih dahulu dari PPP.
"Jika memang dia berjiwa ksatria, ya hendaknya mengundurkan diri, tidak berkoar-koar menggunakan fasilitas pimpinan DPRD yang didapatkannya melalui PPP. Dalam konteks ini, seharusnya keluar dulu, baru bicara pindah ke partai politik lain," ujar Baidowi.
Ia merujuk ke sejumlah tokoh yang hengkang dari partai politik satu ke partai politik lain.
"Sebaiknya gentle seperti yang dilakukan Akbar Faizal ketika pindah dari Hanura ke Nasdem. Begitu pun Titiek Soeharto yang mundur dari Golkar sebelum pindah ke Partai Berkarya. Kenegaraan Lulung dipertaruhkan di sini, apakah berjiwa besar dan negarawan atau tidak," lanjut dia.
Lulung sebelumnya membenarkan kabar dirinya akan bergabung ke Partai Amanat Nasional. Lulung mengatakan kepindahannya ini dikarenakan ia kecewa terhadap PPP yang tidak memberinya posisi.
"Saya nggak ada tempat di PPP. Jadi gini, PPP itu kan waktu itu kan dukung Ahok. Saya tidak dukung Ahok makanya saya dipecat oleh PPP (sebagai Ketua DPW DKI). Nah, sekarang harusnya kan sudah selesai Pilkada, direkonsiliasi," kata Lulung ditemui di Jakarta Timur, Senin (18/6/2018).
SUMBER
