NUSANEWS - Pemblokiran aplikasi Tik Tok mungkin akan dibuka setelah perwakilan layanan video itu menemui Menteri Komunikasi dan Informatika.
Langkah itu ditempuh setelah pertemuan dengan kesepakatan manajemen Tik Tok untuk melakukan 'pembersihan konten negatif' dalam aplikasinya, seperti dinyatakan Menkominfo Rudiantara.
Pemblokiran sementara ini dianggap wajar oleh pengamat media sosial yang menilai bahwa platform seperti Tik Tok perlu untuk lebih bertanggung jawab atas kontennya.
Selain itu, menurut pengamat media sosial Nukman Luthfie, pemerintah tampaknya ingin agar perusahaan yang berbasis di Cina tersebut membuka kantor di Indonesia mengingat banyaknya pengguna dari Indonesia.
Sebelum pertemuan, Rabu (04/07) sore, Kemenkominfo memblokir aplikasi Tik Tok karena menemukan 'pelanggaran konten' antara lain mengandung pornografi, asusila, dan pelecehan agama.
Kepada pers usai pertemuan dengan para petinggi Tik Tok, Menkominfo Rudiantara mengatakan pihaknya siap membuka pemblokiran aplikasi tersebut dengan syarat manajemen Tik Tok melakukan 'pembersihan' konten.
"Mereka bilang akan bersihkan, ya silakan. Kalau sudah bersih, nanti kita review. Kalau itu sudah beres, mau subuh, mau besok pagi, kalau kedua-dua (komitmen) itu selesai, kita buka," kata Rudiantara.
Aplikasi Tik Tok menawarkan pengguna untuk membagikan video berdurasi 15 detik yang dihiasi dengan berbagai musik, filter, atau efek.
Platform tersebut berisi banyak video tentang tingkah polah manusia (atau hewan) yang diiringi musik, seperti berjoget dan bernyanyi dengan cara lip sync.
 |
| Menteri Kominfo Rudiantara (mengenakan batik) bersama CEO Bytemond Ptd. Ltd. Miss Kelly Chang (tengah) usai pertemuan di kantor Kemenkominfo, Jakarta, pada Rabu sore. |
Sejak Selasa (03/07) siang, Kemenkominfo memblokir delapan Domain Name System (DNS) Aplikasi Tik Tok dan hingga saat ini konten aplikasi tersebut tidak dapat diakses melalui sebagian penyedia layanan internet di Indonesia.
Kemenkominfo mengatakan pemblokiran dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, hasil pemantaun tim pengais konten negatif (AIS) Kominfo serta laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Siaran pers Kemenkominfo juga mengatakan terdapat lebih dari 2.000 laporan masyarakat melalui aduankonten.id serta sejumlah kanal pengaduan Kementerian Kominfo. Pelanggaran konten yang ditemukan antara lain konten yang mengandung pornografi, asusila, dan pelecehan agama.
Dalam siaran pers yang dirilis Kemenkominfo, disebutkan Rudiantara meminta dua komitmen dari perusahaan layanan video pendek itu, yaitu menaikkan batas usia pengguna dari 12 tahun menjadi 13 atau bahkan 15 tahun dan, yang kedua, membuka kantor operasi di Indonesia.
"Agar bisa komunikasi lebih cepat dan mudah, termasuk jika ada konten negatif lagi," ujarnya, seraya menekankan bahwa perlakuan seperti itu berlaku untuk semua penyedia platform yang beroperasi di Indonesia.
Siaran pers juga menyebut bahwa CEO Bytemond –perusahaan yang menaungi Tik Tok – Kelly Chang mengatakan pihaknya telah merekrut 20 orang untuk melakukan penyaringan 'konten negatif' secara manual.
"Pada akhir tahun ini kita targetkan ada 200 orang yang akan menangani konten negatif sesuai permintaan Kementerian Kominfo," ujar Chang, seperti tertulis dalam siaran pers Kemenkominfo.
Tepatkah pemblokiran ini?
Pengamat media sosial Nukman Luthfie menilai pemblokiran sementara Tik Tok sebagai cara pemerintah menuntut para platform untuk bertanggung jawab terhadap konten di platform mereka.
Dan langkah itu juga dilancarkan pemerintahan lain di dunia, seperti Uni Eropa dan Jerman.
"Karena kerugian terhadap konten negatif, hoaks, pornografi, dan sebagainya itu yang kena negara. Platform enggak boleh hanya dapat user sebanyak-banyaknya, kemudian dapat uang sebanyak-banyaknya dari situ, tapi enggak mau bertanggung jawab ketika ada hal-hal yang negatif dari situ," kata Nukman.
Tik Tok, tambahnya, adalah layanan baru yang -tidak seperti media sosial populer lainnya- belum memiliki fitur pengaturan privasi dan pelaporan konten.
"Contoh begini lah, kalau kita posting konten di Facebook, kita kan boleh milih mau posting untuk diri sendiri, posting untuk teman kita saja, atau posting untuk publik. Tapi di Tik Tok tidak ada."
 |
| Kepopuleran aplikasi Tik Tok melahirkan para selebritas baru, salah satunya Prabowo alias Bowo. |
"Akibatnya apa, ketika anak-anak posting konten semua orang bisa melihatnya. Begitu juga orang dewasa, ketika dia posting di situ, dan kontennya kita kategorikan sebagai konten dewasa, semua orang bisa lihat," imbuh Nukman, yang merupakan redaktur senior majalah bisnis SWA.
Nukman juga mengatakan bahwa fitur infinite scroll di aplikasi Tik Tok bisa membuat ketagihan meski fitur ini ada di hampir semua platform daring di zaman kiwari atau masa kini.
Tapi sepertinya, menurut Nukman, 'masalah terbesar' Tik Tok adalah perusahaan yang berbasis di Cina tersebut belum membuka kantor di Indonesia meski memiliki banyaknya pengguna dari Indonesia.
"Facebook, Twitter itu sudah membuka kantor di Indonesia, mereka juga sangat kooperatif dengan pemerintah Indonesia jadi kalau ada apa-apa ditanggapi dengan cepat ... Coba Tik Tok? Belum tentu," ujarnya.
Kenapa mengundang kebencian?
Terlepas dari kontroversi soal konten, muncul reaksi negatif dari warganet terhadap 'selebritas' yang populer karena Tik Tok. Salah satunya Prabowo Mondardo alias Bowoo_Outt_Siders yang video-video singkatnya telah disukai lebih dari tujuh juta kali.
Prabowo, yang merupakan seorang siswa SMP di Tangerang Selatan, menerima banyak komentar makian di akun Instagramnya.
Pengamat media sosial Nukman Luthfie mengira reaksi tersebut disebabkan rasa iri karena kesuksesan yang dialami para selebritas baru.
Dan menurutnya, orang cenderung lebih kasar dalam mengungkapkan kebencian di dunia maya, "Atau karena mereka pakai akun-akun yang anonim, jadi ngomong seenaknya."
SUMBER
