NUSANEWS - BANYAKNYA anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak hanya membuat sejumlah tokoh kecewa dan marah.
Namun, para tokoh tersebut juga menggalang tekad untuk mengganti anggota DPR secara besar-besaran pada Pemilu 2019.
Salah seorang tokoh yang kecewa dengan kinerja anggota DPR itu adalah Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan Tommy Soeharto.
Kasus OTT terbaru adalah ditangkapnya anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih beserta 11 orang lainnya, terkait dugaan suap proyek PLN di Riau. Eni dicokok KPK saat berada di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham.
Eni yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR, adalah anggota DPR kedua yang ditangkap KPK. Sebelumnya ada nama Amin Santono dari Fraksi Partai Demokrat yang ditangkap pada Mei lalu.
Selain terkena OTT, sepanjang 2014 hingga Juli 2018, sudah banyak anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicokok KPK, karena dugaan terlibat kasus korupsi.
Atas maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR itu, Tommy Soeharto mengajak partai-partai politik untuk melakukan perbaikan ke internal partai masing-masing, terutama dalam proses rekruitmen kader yang akan duduk di parlemen.
Putra Presiden kedua RI Soeharto itu bahkan menyebut, sudah saatnya dilakukan reformasi total terhadap keberadaan anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia.
"Partai politik harus melakukan reformasi total terhadap sistem dan proses rekruitmen kader-kadernya yang akan duduk di lembaga legislatif. Kalau tidak, kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR akan terus terjadi," kata Tommy Soeharto dalam rilis yang diterima Warta Kota, Senin (16/7/2018).
Menurutnya, jika partai politik tidak mau melakukan perbaikan dalam proses rekruitmen kader-kadernya yang duduk di parlemen, maka Pemilu 2019 adalah momentum terbaik bagi rakyat untuk melakukan penggantian terhadap anggota DPR secara besar-besaran.
Selain mengajak partai politik melakukan perbaikan, Tommy juga mengimbau rakyat Indonesia agar tidak lagi memilih calon anggota DPR dari partai politik yang tidak mau memperbaiki diri.
"Rakyat harus diberi pencerahan agar dalam pemilu nanti mereka benar-benar memilih wakilnya di DPR dari partai yang paling kecil resistensinya, atau yang berasal dari partai-partai baru," tutur Tommy Soeharto.
Ia menegaskan, setelah 72 tahun merdeka, Bangsa Indonesia tidak bisa terus-menerus mempertaruhkan nasib dan masa depan bangsa dan negara ini kepada politikus yang cuma mementingkan diri dan kelompoknya semata.
"Bangsa Indonesia harus dicerahkan sehingga mampu bangkit dan berobah ke arah yang lebih baik," ucap Tommy Soeharto.
Salah satu cara untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik itu, katanya, adalah dengan mereformasi DPR dan mengganti orang-orang tidak kredibel yang selama ini duduk di dalamnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2017 sangat gencar menangkap tangan sejumlah penyelenggara negara, baik kepala daerah maupun anggota parlemen lantaran terindikasi korupsi.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, jumlah kasus tangkap tangan pada 2017 hingga pertengahan 2018, merupakan kasus tangkap tangan terbanyak sepanjang sejarah berdirinya KPK. (*)
SUMBER
