NUSANEWS - Partai Gerindra menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap Kapolda dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) akibat pemulangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman.
"Perlu ada evaluasi. Kalau ada yang tidak beres, mau Kabinda, mau Kapolda, kalau tidak beres, mengganggu ya copot saja. Banyak yang mau jadi Kabinda, Kapolda, masih banyak orang-orang yang berintegritas," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (27/8).
Dalam kasus pemulangan Neno di Riau, menurut Muzani, BIN perlu membaca kembali tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai pemberi informasi serta memperkirakan situasi.
Dengan tugas itu, lanjut Muzani, BIN memberikan bahan informasi kepada pengambil kebijakan di daerah seperti Kapolda, Pangdam maupun Gubernur.
"Bukan malah dia tampil. Ini, kan, dia tampil, 'saya Kabinda' mungkin begitu barangkali. Ini sekali lagi model intel seperti itu jadi kesannya apa ya," katanya.
Lebih lanjut, menurut Muzani, gerakan #2019GantiPresiden bukan merupakan tindakan makar.
Dia pun menilai gerakan itu relevan dengan iklim demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Sebab, jika gerakan #2019GantiPresiden dianggap tidak relevan, maka Muzani mempertanyakan gerak kubu Joko Widodo yang juga membuat gerakan dukungan.
"Yang relevan berarti apa? Gerakan Jokowi tetap? Iya, enggak? Iya dong? Itu spanduk-spanduk banyak, tuh, gede-gede banyak banget di seantero Jakarta. Itu relevan enggak kira-kira? Kalau itu cara berpikirnya," kata Muzani.
"Jadi dalam alam demokrasi, yang penting tidak mengganggu. Yang paling penting menjaga persatuan, keutuhan, yang paling penting bahwa meyakini Pancasila dasar negara kita," ujarnya.
Badan Intelijen Negara (BIN) sebelumnya menilai langkah aparat memulangkan aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman dari Raiu kembali ke Jakarta sebagai upaya mencegah terjadinya bentrokan horizontal.
"Imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik dari pada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban dan tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut," kata juru bicara Kepala BIN, Hari Purwanto melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/8).
Ia menjelaskan, kehadiran Neno saat itu untuk menghadiri Tur Musik bertajuk "#2019 Ganti Presiden". Namun acara tersebut tidak mendapat izin dari kepolisian daerah setempat. (wis)
SUMBER
