NUSANEWS - Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa perekonomian Indonesia meningkat cukup tinggi. Hal tersebut tercermin pada PDB triwulan II 2018 yang tercatat tumbuh 5,27% (yoy) atau merupakan capaian tertinggi sejak 2013. Kenaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh permintaan domestik dari konsumsi swasta dan pemerintah. Sementara itu, investasi tumbuh melambat sejalan dengan berkurangnya hari kerja di bulan Juni 2018. Meningkatnya pertumbuhan permintaan domestik kemudian berdampak pada tingginya pertumbuhan impor, di tengah kinerja ekspor yang relatif terbatas.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi swasta baik dari rumah tangga maupun Lembaga Nonprofit melayani Rumah Tangga (LNPRT) mencatatkan pertumbuhan tinggi.
“Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat 5,14% (yoy) tertinggi sejak 2014, didukung oleh perbaikan pendapatan dan keyakinan konsumen serta terjaganya inflasi. Konsumsi LNPRT tumbuh 8,71% (yoy) ditopang oleh penyelenggaraan Pilkada serentak yang meliputi sebagian besar wilayah Jawa,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Agusman di Jakarta, Senin (6/8).
Selanjutnya, belanja pemerintah juga tumbuh 5,26% (yoy) pada triwulan II 2018, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, sehingga memberikan dorongan terhadap kuatnya permintaan domestik. Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tetap tumbuh sebesar 5,87% (yoy), meskipun melambat dari triwulan sebelumnya.
Kuatnya permintaan domestik berdampak pada tingginya pertumbuhan impor pada triwulan II 2018 khususnya di komponen barang modal dan bahan baku. Impor tumbuh 15,17% (yoy) sedangkan ekspor tumbuh sebesar 7,70% (yoy).
Dari sisi lapangan usaha (LU), perbaikan permintaan domestik tercermin pada kinerja LU Perdagangan, LU Pertanian, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU jasa-jasa lainnya yang utamanya di jasa administrasi pemerintahan, jasa perusahaan, dan jasa kesehatan.
“Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi yang menurun terkait dengan jumlah hari kerja pada periode libur lebaran di Juni 2018 yang lebih panjang daripada 2017,” jelasnya.
Sedangkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2018 mencapai USD119,8 miliar, turun USD3,1 miliar dari bulan Mei 2018 USD122,9 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 6,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
“Penurunan cadangan devisa pada Juni 2018 terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi,” jelasnya.
Sisi Fiskal
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 semester I didorong oleh kinerja investasi seperti kenaikan impor barang modal bahan baku pendukung infrastruktur, misalnya traktor, bulldozer, crane, besi baja mengindikasikan peningkatan gairah aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia.
“Realisasi penerimaan negara mencapai 44 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018 atau tumbuh 16,04 persen (yoy). Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir Juni 2018 terkumpul sebesar Rp653,49 triliun, PNBP sebesar Rp176,83 triliun, dan hibah sebesar Rp3,12 triliun atau masing-masing telah mencapai 40,39 persen, 64,20 persen, dan 260,70 persen dari target yang ditetapkan pada APBN tahun 2018. Pertumbuhan realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP, secara year-on-year (yoy), hingga akhir semester I tahun 2018 berturut-turut adalah 14,28 persen dan 21,02 persen,” ujar Sri Mulyani.
Sedangkan Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juni 2018 mencapai Rp581,54 triliun dan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp71,95 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut telah mencapai 40,84 persen dari target penerimaan pada APBN tahun 2018. Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2018 masih ditopang oleh penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas impor dan produksi.
Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2018 mencapai Rp944,01 triliun, atau sekitar 42,51 persen dari pagu, meningkat 5,67 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp558,44 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp385,57 triliun.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Semester I tahun 2018 mencapai Rp558,44 triliun (38,39 persen terhadap target dalam APBN tahun 2018) atau tumbuh 12,01 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (36,5 persen terhadap target APBN tahun 2017 atau 3,2 persen). Komposisi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari (1) Belanja K/L sebesar Rp295,99 triliun atau 34,93 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018; dan (2) Belanja NonK/L sebesar Rp262,45 triliun atau 43,23 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018.
Realisasi TKDD sampai dengan akhir Juni 2018 telah mencapai Rp385,57 triliun atau 50,33 persen dari pagu dalam APBN 2018, turun sebesar 2,33 persen dari periode yang sama di tahun 2017. Realisasi TKDD meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp349,71 triliun dan Dana Desa sebesar Rp35,86 triliun. Realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp338,65 triliun atau 50,05 persen dari pagu, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp4,25 triliun atau 50,00 persen dari pagu, serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp6,82 triliun atau 32,37 persen dari pagu. Sampai dengan akhir Juni 2018 realisasi TKD lebih rendah Rp10,65 triliun atau turun 2,96 persen dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2017.
“Defisit anggaran semester I tahun 2018 mencapai 0,75 persen terhadap PDB atau Rp110,56 triliun,” tambahnya.
Pada periode yang sama defisit anggaran tahun 2017 sebesar 1,29 persen terhadap PDB atau Rp175,1 triliun. Meski anggaran masih mengalami defisit sebesar Rp110,56 triliun, keseimbangan primer hingga semester I tahun 2018 mencapai positif Rp10,05 triliun atau lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2017 dimana keseimbangan primer masih sebesar negatif Rp68,25 triliun.
Realisasi pembiayaan utang pada semester I tahun 2018 secara neto telah mencapai Rp176 triliun atau tumbuh negatif 15,28 persen dibandingkan semester I tahun 2017, dengan rasio utang terhadap PDB terjaga di bawah 30 persen. Realisasi utang baru secara bruto mencapai Rp473,3 triliun atau sebesar 53,3 persen dari target APBN tahun 2018. Sementara pada periode yang sama tahun 2017 realisasi utang baru mencapai Rp417,3 triliun atau sebesar 56,6 persen dari target APBN tahun 2017. Secara neto bahkan tahun ini lebih rendah lagi yaitu hanya Rp176 triliun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp236 triliun.
“Realisasi pembiayaan utang neto tersebut mencapai 44,09 persen dari target APBN tahun 2018. Meskipun dengan adanya tambahan utang tersebut, rasio utang terhadap PDB masih sebesar 29,79 persen, jauh lebih rendah dari ketentuan Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 sebesar 60 persen,” jelasnya.
Hingga akhir Juni 2018 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp65,68 triliun. SILPA ini lebih besar dari SILPA tahun lalu yang sebesar Rp34,29 triliun.
BI Lemah Hadapi Keperkasaan Dolar
Ekonom senior Rizal Ramli menyebut upaya BI dalam menaikkan bunga acuan untuk menekan keperkasaan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, masih terlampau kecil.
“Saya apresiasi Pak Perry (Perry Warjiyo, Gubernur BI) karena dia lebih antisipatif, dia cicil. Karena dia tahu rupiah mengalami tekanan ke bawah. Dengan harapan obat ini cukup positif. Tapi ternyata, orang tidak percaya obat ini cukup,” kata Rizal.
BI telah beberapa kali menaikkan suku bunga acuan untuk menahan rupiah agar tidak terus tergerus. Walau telah mengambil langkah responsif, namun rupiah tak kunjung menguat. Hari ini, dolar Amerika Serikat (AS) telah menembus level Rp14.488,95 (Senin 6/8).
Menurutnya, BI dalam menghadapi kondisi ini maka BI harus menaikkan suku bunga acuannya hingga mencapai 300-400 bps (3-4%). Dengan begitu, maka rupiah bisa mengalami penguatan terhadap dolar AS.
“Hitungan kami, obatnya itu 3-4%. ‘Obat’ nya lebih jelas, bisa dicicil,” kata dia.
Walau begitu, Rizal menambahkan, ada sejumlah risiko yang dihadapi bila BI menaikan suku bunganya terlalu tinggi. Mulai dari potensi peningkatan kredit macet, hingga mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi.
“Itu membuat ekonomi kita seperti film Warkop, maju kena mundur kena. Kenapa seperti itu? Fundamental ekonomi kita tidak kuat, seperti yang dikatakan pejabat-pejabat kita. Pejabat ini ngomong kata-kata, kualitatif,” tuturnya.
Rupiah Anjlok, APBN Untung?
Pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang mengungkapkan setiap pelemahan Rp100 per dolar AS memberikan dampak ke penerimaan hingga Rp1,7 triliun dinilai Rizal Ramli hanya pengalihan beban saja. APBN memang untung tapi beban tingginya dolar AS terhadap Rupiah dibebankan ke PLN, Pertamina dan kenaikan harga pangan untuk rakyat.
“Ini yang ngomong akuntan APBN, atau Ekonom yang ndak ngerti makro?” ujarnya dalam akun Twitter @RizalRamli.
Jika itu yang diinginkan Sri, Rizal menilai biarkan saja dolar tembus sampai Rp20 ribu biar penerimaan negara lebih besar dari Rp1,7 triliun.
“Hah? Klo gitu biarin aja Rp20.000/dolar. Pinter-pinter ndablek…Kasihan Mas Jokowi @jokowi dikibulin terus,” ujar Rizal.
Selain semakin anjloknya nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat yang tak kunjung membaik menjadi alasan runtuhnya ekonomi Jokowi. Kondisi itu telah terpantau oleh investor asing. Akibatnya, banyak investor yang kemudian menarik dananya dari pasar modal karena tidak ada kepastian di Indonesia.
“Meskipun Menkeu (Menteri Keuangan) menyerahkan laporan ke Presiden bahwa kita surplus. Bilang ekonomi kita baik-baik saja. Padahal investor asing itu pintar-pintar. Dia bisa menganalisa dari CDS (Credit Default Swap) negara kita dari komputernya,” jelas RR.
Menurutnya, tingkat CDS Indonesia justru menunjukkan peningkatan, yaitu dari posisi 80 di Januari 2018 menjadi 144 pada saat ini. Padahal, tingkat CDS ini disebutnya berbanding terbalik dengan rating investasi. Artinya, jika CDS Indonesia kembali naik, maka rating investasi Indonesia bisa kembali turun.
Nilai CDS saat ini menjadi indikator fundamental yang paling dicari oleh para investor besar dan para fund manager di seluruh dunia. Nilai CDS suatu negara bisa menjadi acuan sebagai indikator forex paling akurat untuk memprediksi pergerakan mata uang negara tersebut dalam medium/long-term.
“Kemudian ada indikator yang disebut country vulnerability index atau indeks kerentanan. Sekarang kita nomor dua paling beresiko. Artinya kalau terjadi sesuatu paling gampang digoyang. Saya tidak pernah tuh lihat pejabat Indonesia lihat dua indikator penting itu,” jelasnya.
Utang Indonesia yang kembali meningkat menjadi indikator-indikator sentimen negatif bagi investor asing untuk terus menarik dananya dari Indonesia. Jika itu terjadi maka ekonomi Indonesia semakin terbebani. Sebab pasar modal Indonesia masih dikuasai investor asing.
Rizal juga mengingatkan, jika Indonesia terjadi krisis, maka hindari bantuan dari IMF. Belajar dari kejadian krisis ekonomi 1998, Indonesia terjerat utang dengan IMF yang sulit untuk dilepaskan.
“Saya sengaja mengulang-ulang, hati-hati dengan IMF, dia membuat hancur kita,” jelasnya.
Bahkan saat ini, kondisi ekonomi Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Ekonomi Indonesia sudah sampai pada taraf ‘lampu setengah merah’. Hal tersebut didasari pada beberapa indikator seperti neraca perdagangan yang selalu defisit. Pada Mei 2018, Rizal mencontohkan, kembali terjadi defisit dalam neraca perdagangan hingga 1,52 miliar dolar AS.
“Lalu, transaksi berjalan ini juga yang bahaya. Hari ini minus US$ 5,5 miliar,” ujarnya.
Ditambah dengan kekhawatiran, kondisi ini disebut Rizal harus disikapi pemerintah dengan kecermatan dan kehati-hatian.
“Sekarang ekonomi sudah lampu setengah merah. Kalau tidak hati-hati ini bisa jadi krisis kembali. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama,” jelasnya.
Respon Kemenkeu
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mengungkapkan pihaknya selalu memperhatikan CDS dan Indeks kerentanan sebagai sebuah instrumen keuangan.
CDS (Credit Default Swap) menunjukkan pandangan pasar keuangan terhadap risiko kredit suatu entitas, yang terbagi dalam jangka waktu (tenor) tertentu. Makin tinggi CDS, makin tinggi risiko kredit entitas tersebut, yang berpotensi pada gagal bayar (default). Sejak awal tahun 2018 hingga 11 Juli 2018, CDS Indonesia untuk tenor 10 tahun telah meningkat 57 bps menjadi 211,16 bps. Sementara itu untuk tenor 5 tahun meningkat 41,52 bps menjadi 126,52 bps. Kondisi CDS tenor 10 tahun saat ini masih lebih rendah dibandingkan kondisi di akhir tahun 2016 sebesar 225,33 bps, demikian juga untuk CDS tenor 5 tahun di akhir tahun 2016 sebesar 157,55 bps. Perubahan kondisi CDS Indonesia selama tahun ini masih dalam batas aman.
Jika dibandingkan dengan saat krisis keuangan global tahun 2008, CDS Indonesia tertinggi mencapai 1295 bps untuk tenor 10 tahun dan 1256,7 bps untuk tenor 5 tahun. Kemudian jika dibandingkan lagi dengan negara peers lain, kondisi CDS tenor 10 tahun Indonesia saat ini (data 11 Juli 2018) juga masih relatif lebih baik, seperti misalnya Turki (397,92 bps), Brazil (356,53 bps), dan Vietnam (227,53 bps).
Pemerintah senantiasa memantau pergerakan CDS karena erat kaitannya dengan yield Surat Berharga Negara (SBN). Dalam kondisi saat ini, dimana investor dan pelaku pasar masih wait and see atas perubahan kondisi perekonomian yang menuju keseimbangan baru, perilaku pelaku pasar cenderung mixed. Dalam jangka waktu seminggu terakhir ini, CDS Indonesia malah menunjukkan penurunan, masing-masing 6 bps dan 11 bps untuk tenor 5 dan 10 tahun, seiring dengan mulai menurunnya yield SBN kita. Sebagai informasi kepada Pak RR, Indonesia juga tidak pernah default dalam melakukan pembayaran utang.
Yang kedua, tentang External Vulnerability Indicator (EVI) yang juga disampaikan Pak RR. EVI merupakan indikator yang menunjukkan kerentanan suatu negara ditinjau dari rasio utang luar negeri jangka pendek, utang luar negeri jangka panjang yang akan jatuh tempo dan deposito asing selama setahun terhadap cadangan devisa. Indikator ini dikeluarkan setahun sekali.
Prediksi indikator untuk tahun 2018 yang dipublikasikan oleh lembaga rating Moody’s berdasarkan wawancaranya di Bloomberg menyebutkan bahwa EVI Indonesia untuk tahun 2018 berada pada 51,3%, sementara India 74,2% dan Malaysia 145,6%. Jika dibilang Indonesia nomor 2 terburuk, mungkin Pak RR salah membaca artikel Bloomberg tersebut, yang memang tidak menyebutkan semua negara (terutama di Asia) secara utuh.
Kondisi EVI Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini berkisar antara 50,9% (2003) hingga 71,1% (2010). Sebagai gambaran, EVI Indonesia tiga tahun terakhir adalah tahun 61,7% (2014), 58,8% (2015), 52,5% (2016), dan 50,3% (2017). Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dalam tiga tahun terakhir, mencerminkan kondisi Indonesia yang masih cukup aman. Pemerintah tidak hanya memantau angka EVI secara agregat, namun juga komponen-komponen penyusun indikator tersebut dan indikator-indikator terkait lainnya, seperti refinancing risk dan currency risk utang pemerintah.
Terkait perlemahan Rupiah sebesar Rp100 terhadap USD akan berdampak surplus sekitar Rp1,7 triliun, Menkeu menjelaskan dalam APBN 2018, bila parameter penghitungan lain di dalam APBN tidak berubah (ceteris paribus), maka setiap perlemahan Rupiah sebesar Rp 100 terhadap USD akan berdampak surplus sekitar Rp1,7 triliun. Sedangkan setiap kenaikan harga minyak diatas asumsi, juga akan menambah penerimaan negara dari migas baik dalam bentuk pajak maupun non pajak. Perubahan tersebut hanya di dalam postur APBN, tentunya perubahan kedua variabel yaitu mata uang dan harga minyak mempengaruhi perekonomian secara luas.
“Penjelasan Menkeu SMI di DPR adalah dalam konteks APBN 2018 (karena agenda pembahasan rapat kerja memang mengenai outlook APBN 2018), yaitu penjelasan mengenai sensitivitas asumsi makro nilai tukar dan harga minyak terhadap APBN. Depresiasi rupiah dan kenaikan harga minyak akan berkontribusi terhadap penerimaan negara baik dari migas maupun penerimaan non pajak. Depresiasi juga menambah belanja dalam bentuk subsidi BBM, listrik dan belanja pembayaran kewajiban yang menggunakan mata uang asing,” jelasnya.
Apabila parameter lain seperti volume subsidi dan produksi minyak tidak berubah – (ceteris paribus) maka kenaikan pendapatan negara akibat kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah adalah lebih tinggi dari kebutuhan belanja yang berhubungan dengan minyak dan nilai tukar.
“Dalam penjelasan Menkeu di komisi XI DPR RI sama sekali tidak ada nada maupun isi penjelasan Menkeu baik implisit maupun eksplisit yang menyatakan bahwa pemerintah (Menkeu) senang dan menikmati pelemahan nilai rupiah,” jelasnya.
Twin Defisit, Stop Proyek Infrastruktur Berbahan Impor
Menyikapi twin defisit, Menkeu Sri Mulyani akan mengkaji ulang proyek-proyek infrastruktur yang memiliki banyak bahan baku impor. “Seandainya memang perlu (proyek infrastruktur), dilakukan review dan scheduling,” kata Sri Mulyani.
Proses review dilihat pada kebutuhan bahan baku impor yang tinggi namun pembangunannya tidak mendesak untuk direalisasikan. “Karena konten impornya tinggi namun urgensinya tidak tinggi, kita bisa review,” papar dia.
Selain itu, pemerintah juga siap menggunakan insentif fiskal jika diperlukan untuk mendorong kinerja ekspor, pariwisata, serta mendorong produksi bahan baku substitusi impor di dalam negeri.
Analisis CORE pada Paruh Pertama 2018 Pertumbuhan Ekonomi
Pakar Ekonomi dari CORE menilai perkembangan hingga semester pertama, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun ini mendapat tantangan yang semakin berat akibat meningkatnya tekanan eksternal. Selain kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar Rupiah akibat penaikan suku bunga acuan the Fed, perang dagang yang mengalami eskalasi akhir-akhir ini menjadi tantangan baru di tahun ini.
Dari sisi Industri manufaktur, Ekonom Senior Ina Primiana mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulan II-2018 naik sebesar 1,49% (q-to-q) terhadap triwulan I-2018. Industri yang mengalami kenaikan produksi tertinggi adalah industri pengolahan tembakau, yaitu naik 10,31%. Sedangkan industri yang mengalami penurunan terbesar adalah industri barang galian bukan logam, yaitu turun 8,47%.
“Industri manufaktur yang mengalami pertumbuhan produksi tertinggi adalah industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, naik 27,73%. Industri karet, barang dari karet dan plastik, naik 17,28%. Industri minuman, naik 15,41%. Industri pakaian jadi, naik 14,63%. Industri alat angkutan lainnya, naik 12,34%,” ujar dia kepada wartawan, Selasa (2/8).
Sedangkan produk yang dieskpor masih belum berasal dari produk industri bertumbuh tinggi, artinya industri yang tumbuh saat ini hanya untuk memenuhi permintaan domestik. Ekspor pada Industri pengolahan turun sekitar 3 persen ke 71,59 persen. Namun ekspor tambang naik dari 13,58 menjadi 16,80 persen. Begitu pula dengan migas, naik dari 9,51 persen menjadi 9,81 persen.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menilai pertumbuhan ekonomi semester 1 2018 akan mencapai 5,1 persen. Hal tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang mulai tumbuh lebih cepat pada triwulan kedua. Selain itu, belanja pemerintah tinggi akibat realisasi belanja bantuan sosial, belanja barang dan belanja pegawai.
“Pertumbuhan investasi berpotensi melambat akibat perlambatan investasi pada sektor migas, buruknya realisasi belanja modal pemerintah, pelaku usaha yang cenderung wait n see menjelang tahun politik dan meningkatnya tekanan global,” jelas Faisal.
Konsumsi masyarakat terbesar disokong oleh makanan dan minuman yang mencapai 36,71 persen, kemudian disusul oleh transportasi dan komunikasi mencapai 24,72 persen. Bahkan pada periode Januari-Juni 2018, konsumsi sepedamotor naik 20 persen, dari -8,85 persen pada 2017 menjadi 11,19 pada 2018.
Salah satu andalah Pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Namun apabila dilihat dari salah satu komponen semen, penjualan domestik hanya turun tipis dari -1,8 menjadi -1,2 persen. Begitu pula dengan ekspor, turun drastis dari 418,2 persen menjadi 53,5 persen.
“Ada yang menarik, pergeseran proporsi pengeluaran masyarakat. Proporsi konsumsi meningkat, namun tabungan berkurang,” jelasnya.
Terkait dengan kebijakan moneter dan perbankan, direktur riset CORE, Piter Abdullah mengungkapkan defisit neraca perdagangan masih terjadi di paruh pertama 2018. Hasil pertanian menyokong -1,57 dan migas -5,01. Tertinggi dialami oleh hasil industri yang mencapai -7,85. Begitu pula dengan defisit neraca transaksi berjalan -3,67.
“Akibat upaya pemerintah untuk meredam anjloknya rupiah, cadangan devisa menurun sebesar USD12,14 miliar sejak Januari 2018, dari USD131,98 miliar menjadi USD119,84 miliar,” tegasnya.
Meskipun Indonesia dihadapkan pada twin defisit, namun dirinya optimis pemerintah bisa melewati hal tersebut dengan selamat.
“Secara struktur ekonomi kita memang lemah. Ekonomi kita gampang terkena shock, dan ini kelemahan kita sejak dulu. Rupiah memburuk, trade balance deficit, cadangan devisa yang menurun, menurut saya menunjukkan adanya tekanan yang besar terhadap perekonomian kita,” jelasnya.
Jokowi Akui Ada Masalah Fundamental Ekonomi
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra mengungkapkan Presiden Joko Widodo dihadapan para kepala daerah di Istana Bogor (26/7), mengatakan terdapat masalah dalam fundamental ekonomi Indonesia. Masalah tersebut adalah defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan, yang menyebabkan Indonesia rentan terpengaruh gejolak ekonomi dunia.
Sebaliknya, ekonom senior Rizal Ramli (RR) sejak akhir tahun lalu, diulang di berbagai kesempatan, terus mengingatkan pemerintah tentang kondisi lampu kuning (setengah merah) perekonomian Indonesia. Lemahnya kondisi ini disebabkan oleh berbagai defisit seperti dalam neraca perdagangan dan transaksi berjalan. RR memberi analogi yang sangat sederhana untuk mengibaratkan perekonomian dan kondisi eksternal.
“Bila badan kita sedang lemah, virus-virus akan mudah menyerang sehingga menyebabkan kita sakit. Namun bila badan kita kuat, virus apapun tidak akan mampu menyakiti,” jelasnya.
Menurut Gde, peringatan RR ini malah terus dibantah oleh para buzzer pemerintah termasuk juga oleh juru bicara Sri mulyani di Kemenkeu dan oleh Deputi Darmin di Kemenko Perekonomian. Tim Ekonomi pemerintah yang sebelumnya menolak peringatan RR, akhirnya ramai-ramai mengakui bahayanya pelemahan nilai tukar dan tergopoh-gopoh mencari solusi untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.
Barulah pada (26/7), malamnya setelah acara bersama para Kepala Daerah, Jokowi mengumpulkan 40 taipan terkaya di Indonesia dan meminta para eksportir kelas kakap ini untuk membawa kembali seluruh devisa hasil ekspor mereka.
Ekonom dari AEPI, Salamuddin Daeng menilai permintaan Presiden cukup beralasan mengingat banyaknya uang para Taipan yang ditabung di luar negeri hasil berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia. Presiden tampaknya mengacu kepada data tax amnesty bahwa setidaknya ada Rp. 10 ribu triliun dana orang kaya Indonesia tersimpan di luar negeri.
Mengapa pemerintah Jokowi merasa perlu secara langsung dihadapan para Taipan menyampaikan hal ini? Tidak lain karena Indonesia saat ini mengalami kondisi double deficit. Ini yang kemudian disimpulkan oleh Presiden menjadi penyebab badan Indonesia ini menjadi lemah dan sakit.
“Oleh karena itu pemerintah merasa perlu gerakan solidaritas dari para Taipan. Atau bahasa kasarnya Taipan jangan mikir diri sendiri,” jelas Daeng.
Pada hari yang sama juga Sri Mulyani menyatakan akan menghentikan impor yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Setelah itu pada (27/7) juga terjadi rapat mendadak di Istana, Jokowi meminta para menteri terkait untuk membahas pencabutan harga khusus batubara yang selama ini dinikmati pengusaha wajib pasok DMO (Domestic Market Obligation).
“Tim ekonomi pemerintah telah gagal memperkirakan atau gagal melakukan forecasting situasi ekonomi nasional- yang seharusnya menjadi kompetensi utama mereka. Dulu menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7%, nyatanya Cuma dapat 5%. Kini bilang ekonomi kita akan baik-baik saja, ternyata toh ada masalah yang cukup fundamental seperti duo defisit yang disampaikan Presiden Jokowi dua hari yang lalu. Sementara, manipulasi garis kemiskinan sudah semakin terang benderang, angka kemiskinan BPS terlalu rendah. Rp 11 ribu yang dijadikan acuan garis kemiskinan tidak relevan lagi,” terangnya.
Namun, bila pun memandang penurunan kemiskinan versi BPS berbagai zaman kepresiden, dari selama apa menjabat dan seberapa persen penurunan kemiskinan, bukan terjadi pada masa Jokowi. Data menyebutkan setelah Reformasi, laju penurunan kemiskinan era Habibie adalah 1,1% /tahun. Gus Dur adalah 5,01% dalam 2 tahun, atau lajunya 2,5%/tahun.
SBY periode pertama 2,5% dalam 5 tahun, atau lajunya 0,5%/tahun. SBY periode kedua 3,46% selama 5 tahun, atau lajunya 0,69%. Sedangkan Jokowi adalah 1,1% dalam 4 tahun, atau lajunya 0,28%/tahun.
“Jelas, angka laju penurunan kemiskinan era Jokowi adalah yang terkecil dan Gus Dur (tim ekonomi adalah RR dan Kwik Kian Gie) memiliki angka laju penurunan kemiskinan yang tertinggi versi BPS,” pungkasnya.
George Soros dan Biang Keladi runtuhnya Ekonomi Asia
Mengingatkan kembali pada awal kepemimpinan, salah satu orang terkaya di dunia, George Soros pernah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Selasa (30/12/2014). Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengaku hanya membicarakan topik umum yaitu mengenai kondisi ekonomi global ke depan.
”Saya (hanya) bisa mengatakan bahwa kami telah melakukan pembicaraan ekstensif, mendiskusikan situasi keuangan global dan rencana pemerintah (AS) ke depan,” kata George Soros, Selasa (30/12/2014).
Kebijakan pemerintah AS ke depan menjadi sangat penting bagi Indonesia mengingat sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengandalkan terhadap investasi asing.
Untuk diketahui, George Soros dijuluki the man who broke the Bank of England (orang yang membangkrutkan Bank Sentral Inggris) karena pada Rabu Hitam 16 Desember 1992 memperoleh keuntungan US$ 1 miliar setelah menjatuhkan poundsterling meskipun Bank of England sudah mengucurkan dana US$ 3,3 miliar untuk mempertahankan poundsterling dari gempuran Soros Di London. Sedangkan Soros versi Indonesia menutup contract for difference (CFD) US$ 10 miliar hanya dengan modal US$ 250 juta untuk meng-corner rupiah dengan strike position 13.800 per dolar AS.
Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengungkapkan Soros sebagai sosok yang bertanggungjawab dalam memukul Thailand dan menyebabkan krisisnya berdampak sistemik hingga ke Indonesia. Sebagai seorang spekulan, Soros hanya melihat peluang keuntungan dari rontoknya nilai mata uang baht.
“Soros melihat kondisi Thailand. Defisit transaksi berjalan semakin besar dan mata uangnya overvalued sampai 15 persen, lebih tinggi dari Indonesia. Maka, dihajarlah mata uang Thailand, Thailand kena krisis,” jelasnya.
Namun ‘dosa’ Soros yang tidak bisa diampuni adalah semakin menjamurnya spekulan yang mengikuti jejaknya. Pasalnya, kisah sukses spekulan menginspirasi pelaku pasar lainnya. Hanya dalam dua bulan saja, nilai tukar rupiah terpapar habis-habisan.
Pada Agustus 1997, Indonesia harus menanggalkan kebijakan nilai tukar mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Nilai tukar hancur lebur. Pertumbuhan ekonomi tak karuan.
“Ekonomi Indonesia hancur dari rata-rata 6 persen menjadi minus 13 persen karena fundamental lemah,” imbuh dia.
Epilog
Twin defisit ditambah tekanan global selalu menghantui fundamental ekonomi Indonesia yang lemah. Ekspor tak mampu menyerap devisa lebih banyak. Investasi langsung maupun investasi tidak langsung belum memberikan dampak yang signifikan. Pembangunan infrasturktur justru banyak bergantung pada bahan baku impor/modal. Artinya, devisa dalam dolar akan selalu tergerus. Salah satu penyokong devisa yang sering dilupakan adalah remitance dari TKI di luar negeri meskipun masih kalah dengan Filipina.
Dolar pulang kampung apakah karena Jokowi sudah tidak didukung AS lagi, kemudian memilih mengumpulkan taipan (China) untuk membawa dolarnya masuk ke Indonesia?
Freeport dan Blok Rokan telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi, tapi sebaliknya, bagi AS adalah pengurangan keuntungan. Bagaimana peran AS meruntuhkan Jokowi dalam pilpres 2019? kita cermati deal-deal di tahun politik setahun ke depan…
SUMBER
