NUSANEWS - Presiden Joko Widodo disebut salah arah dalam mengambil kebijakan untuk ekonomi nasional.
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan pemerintah salah ketika melakukan pengetatan di saat ekonomi sedang melambat. Menurut dia, seharusnya pemerintah mengambil langkah dengan meningkatkan stimulus agar ekonomi bergerak.
Pihak istana menanggapi tudingan tersebut. Perlambatan ekonomi saat ini terjadi karena juga terpengaruh masalah global, jadi bukan karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Berikut ulasannya:
Pemerintah sudah resmi menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 untuk 1.147 komoditas impor. Upaya ini dalam rangka mendongkrak defisit neraca pembayaran yang menjadi salah satu penyebab anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menjelaskan kebijakan tersebut tidak efektif. Pasalnya hanya menaikkan tarif untuk barang-barang yang kecil.
"Kebijakan baru pemerintah itu menaikkan tarif pajak untuk 1.147 komoditas, itu kan ecek-ecek semua. Lipstik lah, sabun, baju yang nggak penting-penting amat. Paling kalau ditotal impornya berapa sih, itu kan hanya pengusaha menengah," kata Rizal dalam sebuah diskusi di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Rizal menyebut, harusnya pemerintah lebih berani untuk menyentuh komoditas impor dengan jumlah yang besar. Misalnya kurangi impor baja dari China. Dia mengungkapkan miris melihat perusahaan baja milik negara PT Krakatau Steel yang kalah saing dengan produk impor baja asal China.
"Pemerintah nggak berani ke yang top ten impor, ya misalnya kurangi impor baja. Padahal krakatau steel rugi, kalah dia dengan China melakukan dumping (politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah). Pemerintah ambil langkah dong buat dumping ini, tuntut China ke pengadilan internasional, negara lain aja berani," imbuh dia.
Menurut dia jika langkah tersebut dilakukan maka akan terjadi pengurangan impor sekitar US$ 3 miliar - US$ 4 miliar. Kemudian impor plastik, peralatan mobil yang saat ini masih tinggi di Indonesia. Pemerintah juga disebut masih bisa menaikkan pajak impor untuk penjualan alat dan sepeda motor.
"Pemerintah kok doyannya yang kecil-kecil sing printil. Makanya kami katakan, mohon maaf ya kalau masih behind the curve. Kalau begini bagaimana kita mampu hadapi gejolak berikutnya?,"
Dalam kebijakan itu ada 1.147 pos tarif yang terkena penyesuaian tarif impornya. Penyesuaian tarif impor terhadap barang-barang impor itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada 719 pos tarif yang PPh-nya naik dari 2,5% menjadi 7,5%. Lalu ada 218 pos tarif yang naik dari 2,5% menjadi 10%. Serta ada 210 pos tarif yang tarif PPh impornya naik dari 7,5% menjadi 10%.
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dinilai salah arah oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli.
"Mari kita flashback, kok bisa kita (Indonesia) ada di titik bawah ini. Penjelasannya sederhana, Jokowi cara ambil kebijakan ekonominya salah, malah lakukan pengetatan saat ekonomi dunia alami perlambatan. Jangan aneh jika ekonominya nyungsep paling muter di sekitar 5% aja," kata Rizal dalam sebuah diskusi di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Dia menjelaskan, austerity atau kebijakan pemotongan anggaran. Menurut Rizal kebijakan seperti ini sudah pernah dilakukan di berbagai negara. Namun gagal diterapkan, misalnya seperti di Yunani yang sudah menerapkan kebijakan ini sebanyak tiga kali dan berakhir gagal.
"Ya tidak aneh kalau ini terjadi di Indonesia, kalau obatnya pengetatan dan pemotongan anggaran ya jadinya begini. Bukan ilmu ajaib, banyak orang Indonesia yang nggak ngerti," imbuh dia.
Rizal menyampaikan, kebijakan seperti ini sudah tidak dilakukan oleh negara lain. Diganti dengan kebijakan yang memompa stimulus seperti bunga rendah hingga injeksi dana ke sistem perbankan.
Dia menyampaikan, karena salah arah tersebut turut mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mengalami tekanan. Hari ini nilai dolar masih berada di posisi US$ 14.900 dan mendekati Rp 15.000. Hal ini terjadi karena pemerintah melakukan langkah behind the curve tak seperti Bank Indonesia yang ahead of the curve.
Pemerintah sudah resmi menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 untuk 1.147 komoditas impor. Upaya ini dalam rangka mendongkrak defisit neraca pembayaran yang menjadi salah satu penyebab anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menjelaskan kebijakan tersebut tidak efektif. Pasalnya hanya menaikkan tarif untuk barang-barang yang kecil.
"Kebijakan baru pemerintah itu menaikkan tarif pajak untuk 1.147 komoditas, itu kan ecek-ecek semua. Lipstik lah, sabun, baju yang nggak penting-penting amat. Paling kalau ditotal impornya berapa sih, itu kan hanya pengusaha menengah," kata Rizal dalam sebuah diskusi di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Rizal menyebut, harusnya pemerintah lebih berani untuk menyentuh komoditas impor dengan jumlah yang besar. Misalnya kurangi impor baja dari China. Dia mengungkapkan miris melihat perusahaan baja milik negara PT Krakatau Steel yang kalah saing dengan produk impor baja asal China.
"Pemerintah nggak berani ke yang top ten impor, ya misalnya kurangi impor baja. Padahal krakatau steel rugi, kalah dia dengan China melakukan dumping (politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah). Pemerintah ambil langkah dong buat dumping ini, tuntut China ke pengadilan internasional, negara lain aja berani," imbuh dia.
Menurut dia jika langkah tersebut dilakukan maka akan terjadi pengurangan impor sekitar US$ 3 miliar - US$ 4 miliar. Kemudian impor plastik, peralatan mobil yang saat ini masih tinggi di Indonesia. Pemerintah juga disebut masih bisa menaikkan pajak impor untuk penjualan alat dan sepeda motor.
"Pemerintah kok doyannya yang kecil-kecil sing printil. Makanya kami katakan, mohon maaf ya kalau masih behind the curve. Kalau begini bagaimana kita mampu hadapi gejolak berikutnya?,"
Dalam kebijakan itu ada 1.147 pos tarif yang terkena penyesuaian tarif impornya. Penyesuaian tarif impor terhadap barang-barang impor itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada 719 pos tarif yang PPh-nya naik dari 2,5% menjadi 7,5%. Lalu ada 218 pos tarif yang naik dari 2,5% menjadi 10%. Serta ada 210 pos tarif yang tarif PPh impornya naik dari 7,5% menjadi 10%.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2018 5,27% meningkat dibandingkan periode kuartal II 2017 5,01%.
Staf Khusus Presiden bidang ekonomi, Ahmad Erani Yustika, menjelaskan ekonomi Indonesia saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan 20 tahun lalu atau tahun 1998. Menurut dia, saat itu pertumbuhan ekonomi tak terasa dampaknya ke masyarakat.
"Sejak 20 tahun yang lalu, Indonesia bukan negara yang hebat. Sebagian masyarakat merasa pembangunan tak ada manfaatnya. Pembangunan justru ada ketimpangan," kata Erani dalam sebuah diskusi di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (26/9/2018). Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Erani mengungkapkan, ekonomi Indonesia dulu tak membuat masyarakat sejahtera. Kondisi itu sudah jauh berbeda dengan saat ini.
"Saat ini ada program-program seperti dana desa, reforma agraria, beras sejahtera, program keluarga harapan, pajak final UMKM yang turun dan yang paling miskin itu dilindungi," imbuh dia.
Dengan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ketimpangan di Indonesia sudah mulai turun dan membaik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang terus mendorong terciptanya pemerataan ekonomi secara nasional. Tujuannya tak lain adalah demi pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia tidak hanya di pulau Jawa, tetapi juga di berbagai belahan Indonesia.
Hal ini menjadi perhatian pemerintah mengingat penduduk miskin dan penduduk yang masuk 40% terbawah secara ekonomi justru berada di pedesaan, terutama di desa-desa yang lokasinya terpelosok. Hal itu menandakan, kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin semakin sempit. Saat ini tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389.
Dalam acara yang sama, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan periode 1997-1998 nyaris mirip dan hampir tak ada bedanya.
"Dulu Rizal Ramli meramalkan pada Oktober 1996, jika Indonesia akan memasuki krisis 1997-1998, alasannya sederhana bank swasta terlalu banyak, current account deficit terlalu besar dan rupiah undervalued," kata Rizal.
Dia menjelaskan, saat itu banyak pihak yang membantah prediksinya soal krisis. Namun ada pula pengusaha yang mendengarkan prediksinya sehingga pengusaha itu bisa bebas dari krisis.
"Ada juga pengusaha yang mendengarkan dan ambil langkah preventif, ada juga yang sok jago dan sok ngerti dia tetap ambil kredit jor-joran tapi apa yang terjadi?" ujar dia.
Rizal menjelaskan, saat krisis 97/98 transaksi berjalan defisit sekitar US$ 4,98 miliar dan saat ini defisit US$ 8 miliar. Kemudian cadangan devisa saat ini dinilai masih cukup baik berada di kisaran US$ 117,9 miliar.
Kemudian, dia memprediksikan current account deficit (CAD) Indonesia hingga akhir tahun ini hanya berkurang US$ 1 miliar dari prediksi bank sentral tersebut atau sebesar US$ 24 miliar. Hal ini lantaran pemerintah hanya menerapkan kebijakan yang berdampak kecil bagi laju impor.
"CAD BI sendiri ramal US$ 25 miliar. Dengan langkah-langkah printil ini paling hanya kurang US$ 1 miliar," ujar Rizal
Bank Indonesia (BI) sebelumnya memprediksi CAD hingga akhir tahun sebesar 2,5% terhadap PDB. Angka ini telah memperhitungkan dampak dari kebijakan penggunaan biodiesel 20 persen (B20), pembatasan impor, hingga rencana penundaan sejumlah proyek infrastruktur maupun migas.
