NUSANEWS - Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang baru telah resmi dibentuk pekan lalu.
Dalam informasi yang beredar di media sosial, susunan pengurus Tim Laks KKIP yang baru adalah Marsekal Madya TNI (Purn) Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana Harian.
Sementara dua orang wakil ketua, yakni Letnan Jenderal TNI Thamrin Marzuki dan Mayor Jenderal TNI Mar (Purn) Yussuf Solichien.
Direktur Imparsial, Al Araf meminta KKIP mempertanyakan komitmen pengurus KKIP sekarang mengembangkan industri pertahanan nasional.
Menurut Al Araf, struktur Tim Laks KKIP mestinya diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi yang andal, terutama dalam hal industri pertahanan.
"Jangan sampai anggota KKIP justru diisi oleh individu yang diduga dalam permainan alutsista," kata Al Araf, Minggu (21/10).
Selain itu, anggota KKIP juga harus bisa memahami dan menjalankan visi dari Presiden Joko Widodo terkait industri pertahanan.
"Adalah sangat bijak jika presiden mengecek dan mengevaluasi kembali anggota-anggota KKIP yang tidak kompeten, tidak punya integritas, dan justru selama ini tidak sejalan dengan presiden," ujarnya.
KKIP memiliki peran strategis dalam pembangunan industri pertahanan di Indonesia. Sehingga, orang-orang yang duduk di sana haruslah memahami dan mendukung Nawa Cita Jokowi.
"Bukan malah individu yang selama ini bertentangan dengan presiden," tegasnya.
Al Araf menjelaskan, salah satu visi dari Jokowi adalah pembangunan kekuatan maritim dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.
Ismono, ketum KKIP, pernah menjadi Irjen Kementerian Pertahanan periode 2014-2016. Dia merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI AU lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1983.
Adapun Yussuf Solichien merupakan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) periode 2018-2023. Ia merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI AL lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-19 tahun 1973.
Berdasarkan informasi yang beredar saat ini, Yussuf dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. Mereka pernah berkantor bersama di gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta . Selain itu, Yussuf yang sudah tiga periode menjabat ketua umum HNSI, kerap berhubungan dengan Prabowo yang pernah memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Sementara itu, Kemenhan hingga saat ini belum bisa menanggapi informasi tersebut.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigjen TNI Totok Sugiharto mengaku baru akan memastikan dulu informasi tersebut.
"Insyaallah, hari Senin saya cek Mbak karena saya baru pulang dari Singapura tadi malam," ujar Totok kepada Kantor Berita Politik RMOL.
Sampai berita ini diturunkan, Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon belum menanggapi permintaan konfirmasi yang diajukan via WhatsApp. [ian]
SUMBER
