NUSANEWS - Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) Akmal Malik Piliang mengajak agar masyarakat cerdas dalam memilih kepala daerah di wilayahnya.
Hal itu diutarakan Akmal lantaran banyak kepala daerah yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bagi masyarakat pemilih misalkan, mereka harus mencari tahu track record calon kepala daerah sebelum memilih di ajang Pilkada," kata Akmal dalam acara diskusi bertajuk "Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).
Akmal melanjutkan, banyaknya kepala daerah yang kena OTT KPK hanya tanggung jawab pemerintah. Melainkan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat.
"Yang bertanggung jawab pemerintah, masyarakat pemilih, partai, dan lain sebagainya," katanya.
Untuk itu, agar tidak terjadi lagi kepala daerah yang terlibat dalam praktek korupsi antara masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama dalam membangun kesadaran.
"Bagi pemerintah, yakni membuat sistem yang baik yang tidak memberi celah bagi praktek korupsi. Kita berharap ada awareness tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat," ujar dia.
Belum sampai ke akhir tahun 2018, KPK telah melakukan 19 operasi tangkap tangan. Sebanyak 17 orang yang ditangkap lembaga antirasuah itu merupakan kepala daerah.
SUMBER
