NUSANEWS - Bawaslu DKI Jakarta akan menggelar rapat pleno bersama Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Rapat tersebut terkait kasus dugaan doktrinisasi anti-Jokowi yang diduga dilakukan oleh guru SMA 87 Jakarta, Nelty Khairiyah.
“Hari ini jam 3 (15.00 WIB) kita bersama kepolisian dan jaksa mencoba untuk semacam pleno membuat sebuah kesimpulan terkait status pelaporannya nanti apa,” kata komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Puadi di Bawaslu, Jalan Danau Agung 3, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/10).
Puadi mengatakan hasil dari pleno bersama Gakkumdu akan dibawa ke rapat pleno komisioner Bawaslu Jakarta. Hal itu untuk menentukan status pelaporan dari kasus tersebut.
“Kalau misalkan kita sudah pleno dengan polisi dan jaksa, kemudian kita juga pleno dengan komisioner Bawaslu DKI karena dalam pola penanganan pelanggaran pidana harus ada status pelaporannya," lanjut dia.
"Apakah nanti statusnya itu ada dugaan pelanggaran pemilu atau nanti ada dugaan pidana pemilu. Apakah kode etik atau apa atau pelanggaran lainnya?” ucap Puadi.
Rapat pleno tersebut digelar secara tertutup. Sebelumnya Bawaslu telah memanggil Kepala Sekolah SMA 87 Jakarta, Patra Patriah, guru agama Islam, Nelty Khairiyah dan pihak yang melaporkan kasus tersebut ke kepala sekolah, H untuk klarifikasi.
Selain itu Bawaslu juga telah meminta keterangan siswa SMA 87 terkait kasus itu. Nelty diduga menyampaikan pendapatnya soal salah satu paslon di depan siswanya. Saat itu, ia diduga menampilkan video gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah dan menyebut bencana tersebut disebabkan oleh Jokowi.
