NUSANEWS - Sejumlah Organisasi Mahasiswa dan Komunitas melakukan aksi penolakan penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada tepat di depan Gedung Phinisi UNM Jalan AP Pettarani Makassar, Jumat (19/10/2018).
Diketahui, sejak 10 Oktober 2018 lalu, Universitas Negeri Makassar (UNM) telah melayangkan Surat Penyampaian I dengan nomor surat: 5049/UN36/TU/2018 kepada sejumlah PKL tersebut untuk membongkar lapakannya.
Surat Penyampaian tersebut dilayangkan atas dasar, pihak Kampus UNM akan melakukan pekerjaan pagar permanen di sekeliling kampus barat UNM: Gedung Lanto Dg. Pasewang, Pascasarjana UNM, SDN. Komp. IKIP Jalan AP. Pettarani.
Dalam penyampaian tertulis tersebut, UNM melayangkan dua poin yakni, pertama, para pedagang kaki lima yang berjualan di depan Hotel La Macca dan Gedung Pascasarja UNM untuk sukarela membongkar sendiri lapak-lapaknya.
Kedua, tenggang waktu yang diberikan adalah tujuh hari setelah surat permohonan bongkar sendiri lapaknya diterbitkan dan disampaikan kepada para pemilik lapak (pembongkaran) berlangsung tanggal 12-19 Oktober..
Salah satu perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, Salman mengatakan, tidak ada wewenang Rektor UNM, Husain Syam untuk melakukan penggusuran.
“Lapak PKL ini berdiri di atas tanah Pemkot Makassar. Maka dari itu, sama sekali tidak ada wewenang bagi Rektor UNM untuk melakukan pembongkaran,” ujarnya saat orasi.
Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNM, Ari Tolstoy mengungkapkan, Rektor UNM tak hanya bersikap otoriter kepada mahasiswa, juga kepada masyarakat di sekitar kampusnya.
“Rektor UNM ini memang lucu. Ini jelas bukan tanahnya. Lantas mau menggusur seenaknya. Dasarnya memang otoriter, warga sekitar kampus pun mau disengsarakan,” ujarnya kepada wartawan.
Adapun Organ yang tergabung dalam aksi ini yakni, LBH Makassar, WALHI SULSEL, KPA SULSEL, FOSIS UMI, BEM UNM, Komunal, PMII Rayon FAI UMI, FMK Makassar, UKPM Unhas, FORMAKAR, Pembaru SULSEL, STIGMA, FMN, SRIKANDI, FAPERTA Unhas, KAPAK SC dan SMI.
SUMBER
